Infografis
Suara.com - Belakangan banyak beredar hoaks seputar vaksin Covid-19. Hal ini membuat masyarakat kemudian ragu akan efektivitas vaksin tersebut.
Tentunha, hoaks tersebut bisa mengambat proses vaksinasi yang tengah dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar waspada terhadap informasi salah mengenai vaksin Covid-19 yang beredar melalui pesan singkat juga media sosial.
Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat agar mengandalkan situs resmi untuk mengetahui informasi vaksin Covid-19.
"Kita selalu merujuk pada situs-situs resmi, yang pasti adalah situs covid19.go.id, tentunya pemberitaan klarifikasi akan terus kita berikan, baik melalui KPCPEN maupun juga melalui kanal-kanal resmi baik itu Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Kominfo," kata juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual, Minggu (3/12/2021).
Baca Juga: Inggris Tidak Sarankan Mencampur Jenis Vaksin Covid-19, Kenapa?
![Ilustrasi vaksin Covid-19. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/05/07/55658-ilustrasi-vaksin-covid-19.jpg)
Diakui Nadia bahwa misinformasi mengenai vaksin masih marak terjadi. Karenanya masyarakat diingatkan agar telitu dalam mencari sumber informasi terpercaya.
"Karena pentingnya vaksinasi, pemerintah berupaya menghadirkan vaksin yang aman, efektif, dan sesuai arahan dari ITAGI, WHO, maupun ahli," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu.
Sementara itu juru bicara Covid-19 dari Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, edukasi kepada masyarakat menjadi tugas bersama, baik pemerintah juga media massa.
Berita hoaks terbaru mengenai vaksin Covid-19 yang beredar adalah mengenai informasi bahwa vaksin yang akan digunakan adalah untuk uji klinis. Bambang menegaskan, informasi itu salah.
"Vaksin yang untuk uji klinis adalah vaksin yang hanya digunakan sekali saja. Sementar untuk vaksinasi program, ini menggunakan vaksin yang telah diproses, diproduksi secara massal dan akan digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari BPOM. Jadi ini tugas kita semua termasuk media untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Enam Ribu Nakes di Kabupaten Tegal akan Divaksin Covid-19
