Suara.com - Pemerintah lewat Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memberikan vaksinasi Covid-19 secara gratis untuk seluruh masyarakat.
Sebelumnya, vaksinasi Covid-19 dibagi dalam dua skema yakni yang diberikan secara gratis dan juga secara mandiri. Untuk vaksinasi gratis akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan mandiri oleh Kementerian BUMN.
Hal itu sempat membuat masyarakat dan juga ahli ragu bahwa Indonesia akan berhasil untuk membentuk herd immunity. Kini, setelah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua, mungkinkah kekebalan kelompok bisa terbentuk lebih cepat?
"Jadi program vaksinasi yang digratiskan ini bentuk komitmen pemerintah untuk menjami aksesibilitas vaksin terhadap masyarkat dengan semakin mudahnya akses vaksin kekebalan komunitas bisa dicapai lebih cepat," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Baca Juga: Pandemi Bencana Non Alam, Epidemiolog: Vaksin Covid-19 Wajib Gratis
Wiku memastikan vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi merupakan vaksin terbaik bagi masyarakat Indonesia.
"Jika vaksinasi dijalankan tahun 2021, pemerintah memastikan vaksin yang digunakan merupakan vaksin terbaik bagi masyarakat di Indonesia," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis.
Wiku mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi.
Program vaksinasi akan dilaksanakan dengan bertanggungjawab dan tetap mematuhi tahapan pengembangan vaksin, sehingga vaksin yang digunakan betul-betul aman dan berkhasiat bagi masyarakat.
Lebih jauh dia menekankan Presiden telah mengumumkan komitmen pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Epidemiolog: Pemerintah Harus Gratiskan Vaksin Covid-19
Oleh karena itu semua instansi pemerintah pusat maupun daerah perlu menindaklanjuti program vaksinasi agar menjadi program prioritas, sehingga vaksinasi bisa berjalan baik.
"Program vaksinasi, termasuk komunikasi publik, dapat berjalan terstruktur dan sesuai tahapan. Hindari membuat asumsi atau pernyataan yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan program vaksinasi," jelas dia.