Infografis
Suara.com - Adanya dua jalur mendapatkan vaksin Covid-19 menjadi perbincangan hangat oleh netizen di media sosial. Vaksin mandiri berbayar atau vaksin gratis?
Saat ini, ada dua jalur mendapatkan vaksin Covid-19 yakni vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri masyarakat harus membeli vaksin dengan biaya sendiri.
Jokowi meyarankan prosedur sistem vaksin gratis diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Sedangkan vaksin mandiri sistem vaksinnya diatur oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga: Bio Farma Minta RS Jangan Pre Order Vaksin Covid Sebelum Ada Instruksi
"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Polemik vaksin Covid-19 gratis dan mandiri ini memicu perdebatan netizen. Ada yang skeptis terhadap vaksinasi meskipun itu diberikan secara gratis oleh pemerintah.
"Kalau pun gratis aing (saya) mah pikir ulang sih kalau vaksinnya Sinovac, soalnya kan vaksin ini belum melaporkan hasil tahap 3 uji klinisnya. Lebih prepare pfizer nggak sih? yang udah jelas efektivitasnya," tulis @BadeiroP.
Sedangkan Penggiat Anti Korupsi sekaligus Mantan Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai kebijakan vaksin mandiri dan tidak wajib dikhawatirkan justru akan menyulitkan pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19.
"Vaksin Covid-19 jika tidak gratis dan wajib bukankah mempersulit pemerintah lakukan kontrol? Dan jika masyarakat enggan vaksin mandiri, bukankah akhirnya perlu dana lebih besar untuk pengobatan dan perawatan pasien? Belum lagi jika bicara prinsip dasar perlindungan warga negara, rumit sih ya," ungkap @febridiansyah, dikutip suara.com, Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: HNW PKS: Pak Luhut atau Terawan Bisa Suntik Vaksin Covid-19 Duluan
Namun kata Febri apabila vaksin diberikan secara gratis, lalu ada potensi korupsi saat pemerintah melakukan program pengadaan vaksin dengan modus 'potongan free', seperti yang terjadi pada kasus korupsi Bansos oleh Menteri Sosial.
"Memang ini juga salah satu potensi masalah serius yang harus dimitigasi sejak awal. Jangan bilang nggak mungkin ada yang tega korupsi saat pandemi. Kita tau persis, koruptor punya cara dan rasa berpikir berbeda," tukasnya.
Di saat Indonesia memilih 2 prosedur akses vaksin, tidak sedikit netizen yang justru membandingkan Indonesia dengan beberapa negara.
"Cek India dan Bangladesh dong, negara berpenduduk banyak, lebih "miskin" dari Indonesia, manajemen pemerintahan juga 11-12 dengan Indonesia, vaksin gratis," tulis @Mims05783653.
"Negara sosialis dan negara kapitalis berlomba kasih vaksin Covid-19 gratis. Negara Pancasilais menekankan kemandirian rakyat. Negara bagian jualan. Yuk bayar," timpal @bijizakar_
"Negara lain diskusi vaksin mana yang paling efektif, di sini diskusi soal perlu bayar atau gratis untuk pakai Sinovac.Gila," sambung @RoysonZain.
