Infografis
Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang digelar hari ini, Rabu (9/12/2020) menuai banyak pertanyaanya, utamanya terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Pandu Riono mengatakan pemerintah memang sudah membuat aturan dengan baik, tapi tidak dengan praktik atau implementasi di lapangan.
"Ikutin aja aturannya, aturannya sudah ada, jangan dilanggar, yang sering terjadi kan dilanggar. Aturannya bagus tapi dilanggar terus, itu jadi problem," ujar dokter Pandu saat dihubungi Suara.com, Rabu (9/12/2020).
"Kita bikin aturan bisa, tapi mengimplementasinya gak bisa," lanjutnya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Ingatkan Petugas KPPS Selalu Disiplin Protokol Kesehatan
Magister Biostatistik dari University of Pittsburgh ini mengatakan, Indonesia belum mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Karena itu, aktivitas yang mengumpulkan massa seperti pilkada dan pemilu bisa meningkatkan risiko penularan.
"Kalau di beberapa negara seperti Korea itu beda, Korea itu benar-benar pandeminya sudah terkendali, dan masyarakatnya disiplin, dan pemilihannya hanya di satu tempat aja nggak di seluruh negara. Sedangkan ini di Indonesia ada di 270 wilayah yang pilkada," terang dokter Pandu.
Apalagi kata dia, dari semua calon kepala daerah, jarang sekali, bahkan tidak ada yang mengutarakan dalam kampanye berjanji untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di daerahnya.
"Dulu kan udah saya omongin tapi gak ada yang mikirin, karena semuanya mikirinnya bukan wabahnya, bukan pandeminya yang dipikirin bagaimana saya bisa menang," jelas dokter yang pernah menerima beasiswa Fogarty Fellowship untuk menyabet gelar PhD di UCLA pada 2001 ini.
"Nggak ada yang bilang, kalau saya terpilih saya akan menangani pandemi Covid-19 dengan baik," lanjutnya.
Baca Juga: Besok Pilkada! Satgas Covid 19 Ingatkan Angka Pasien Naik, Kesembuhan Turun
Padahal pada momentum Pilkada ini, bukan masyarakat yang membutuhkan melainkan para calon pemimpin.
Bahkan panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendatangi calon pemilih positif Covid-19 yang sedang isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang untuk memilih.
"Bukan masyarakat orang yang terlibat di pilkada, bukan masyarakat. Calon pemimpin, pejabat yang akan jadi bupati jadi walikota," ungkapnya.
"Ya nggak tahu gimana itu (pasien Covid-19 memilih), sekarang ini masyarakat kasihan," tutupnya.
