Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia telah memberikan lampu hijau untuk memberlakukan sekolah tatap muka mulai semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada Januari 2021 mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah berlangsung sejak Maret telah berdampak terlalu besar terhadap kesenjangan pendidikan di Nusantara.
Menteri Nadiem juga khawatir dengan aktivitas PJJ yang semakin lama dapat memiliki dampak semakin besar terhadap psikososial anak.
"Karena lost of learning-nya terlalu besar. Psikososial anak-anak kita yang sangat sulit lakukan PJJ. Itu dampak psikososialnya sangat luar biasa besar dan bisa permanen," kata Menteri Nadiem dalam siaran langsung Instagtam bersama aktris Maudy Ayunda, Jumat (27/11/2020).
Baca Juga: Curhatan Tenaga Pendidik di Hari Guru Nasional: Kebobolan Paket Internet!
Tantangan seperti tingkat stres, merasa terisolasi, dan perasaan kesepian karena tidak bertemu temen -- menurut Menteri Nadiem, sangat berdampak kepada anak-anak jika PJJ terus diperpanjang.
Baginya, tingkat emosional anak juga sama penting dengan kemampuan kognitif. "Kedua itu gak akan bisa dipisahkan," ujarnya.
Saat ini pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
SKB itu mengatur tentang sekolah tatap muka mulai Januari 2021 dan telah ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Meski begitu, Menteri Nadiem menjelaskan bahwa hak membuka sekolah akan diberikan kepada masing-masing kepala daerah, kepala sekolah, juga komite sekolah atau perwakilan orangtua murid.
Baca Juga: Sekolah Akan Tatap Muka Mulai Januari 2021, Ini Kata Gubsu Edy Rahmayadi
"Bahkan kalau komite sekolah udah bilang boleh tapi ada satu orangtua bilang gak nyaman (anak) pergi ke sekolah, itu diperbolehkan, gak bisa dipaksa. Jadi semua ujungnya ke orangtua," ujar Menteri Nadiem.
Sehingga yang terjadi sekolah akan menjalankan hybrid model atau dua cara dengan belajar tatap muka juga tetap ada PJJ.
Diakui Menteri Nadiem, metode itu akan sulit dilakukan. Namun tetap perlu dijalankan karena sekolah tatap muka yang direncanakan bukan berarti anak kembali belajar dalam kondisi normal seperti sebelum pandemi Covid-19.
"Ini banyak misspersepsi. Jadi harus ada dua rotasi minimal. Karena hanya boleh 18 anak per kelas, biasanya 36 boleh. Jadi itu aturannya. Ini adalah protokol ketat kalau kita mau memperbolehkan, gak boleh mudah tatap muka. Ada sanitasi, harus pakai masker, harus 50 persen kapasitas. Gak boleh ada kantin, gak ada ekskul," paparnya.
Di sisi lain, Menteri Nadiem kembali menegaskan bahwa anak membutuhkan sekolah tatap muka agar kembali terjalin interaksi secara langsung antara guru dan antar-murid.
"Kita sudah menyadari, kita gak bisa terus menerus menunggu dan mengorbankan satu generasi karena dampaknya bisa permanen. Ini akan berikan kesempatan bagi anak-anak yang benar-benar sulit lakukan PJJ untuk kembali ke sekolah. Paling tidak kalau pun gak punya internet bisa datang tiga kali semingu ke sekolah, belajar dengan gurunya lalu dia pulang. Paling tidak, dapat interaksi langsung lagi dan bertemu teman-temannya," tutup Menteri Nadiem.
