Balita dan Lansia Tak Dapat Vaksin Covid-19, Kemenkes Ungkap Alasannya

Senin, 19 Oktober 2020 | 16:26 WIB
Balita dan Lansia Tak Dapat Vaksin Covid-19, Kemenkes Ungkap Alasannya
Ilustrasi vaksin COVID-19. [Shutterstock]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sedang diuji klinis oleh PT Bio Farma tidak akan diberikan kepada seluruh kelompok usia masyarakat.

Namun Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Achmad Yurianto mengatakan vaksin Covid-19 ini hanya akan diberikan pada rentang usia 18-59 tanpa komorbid parah.

"Vaksinasi dilakukan kelompok usia dan syarat yang ditentukan. Jadi untuk vaksin produk Sinovac, Sinopharm, dan Cansino hanya untuk usia 18-59 tahun, dan mereka tidak boleh ada yang memiliki penyakit komorbid berat," ujar Yuri dalam diskusi secara virtual, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, alasan usia yang boleh dilakukan itu karena sudah dilakukan pelaksanaan uji klinis fase 3 di sejumlah negara.

Baca Juga: Ahli Biologi Molekuler: Pemerintah Jangan Terlalu Mengandalkan Vaksin Covid

Sedangkan, orang yang di luar usia itu tidak ada data uji klinisnya, seperti pada usia 0-18 dan usia di atas 60 tahun.

"Tapi tentu kami tidak akan abaikan dan seiring berjalannya waktu kami akan melakukan penelitian, dan pengembangan. Tak hanya Indonesia, seluruh dunia akan melakukan uji klinis untuk rentang usia itu," kata dia.

Adapun, pemberian vaksin akan dilakukan secara berurutan yang lebih diutamakan untuk tenaga medis.

Terkhusus yang berada di rumah sakit dan puskesmas rujukan, serta tenaga medis yang bekerja di laboratorium tes Covid-19.

"Jumlah kelompok ini hampir sekitar 2 juta orang. Tetapi data ini akan kita update terus karena data nakes bukan hanya di PPSDM, tapi juga perlu ada update dari Dinkes kabupaten/kota," jelasnya.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Tetap Wajibkan Protokol Kesehatan Pasca Vaksinasi

Kemudian dilanjutkan kelompok pegawai pelayanan publik seperti Satpol PP, Polri, TNI yang selalu berada siap sedia sebagai garda terdepan.

Kemudian pelayanan publik lain misalnya pegawai yang memberikan layanan terhadap pengguna jasa bandara, stasiun, dan pelabuhan.

"Total orientasi awal mencapai 9,1 juta ditandai dengan adanya surat Emergency Use Authority dari BPOM, serta dari Kemenag dan MUI terkait kehalalan. Dan ini semua sedang berproses, mudah-mudahan semua bisa berjalan baik ke depannya," tutupnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI