Infografis
Suara.com - Sebuah studi menunjukkan bahwa pegawai bersih-bersih rumah sakit lebih besar risikonya untuk tertular Covid-19 daripada petugas kesehatan di ruang ICU. Bahkan, sebuah penelitian menyatakan bahwa perbedaan risiko antara keduanya cukup signifikan. Risiko pada petugas kebersihan setara dengan dokter.
Peneliti sebelumnya hanya menyarankan agar mereka yang bekerja di unit perawatan intensif (ICU) lebih diprioritaskan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri yang lebih memadai.
"Sebelumnya kami menduga pekerja perawatan intensif akan berada pada risiko tertinggi, tetapi pekerja di ICU relatif terlindungi dengan baik dibandingkan dengan daerah lain," kata penulis utama Alex Richter, seorang profesor imunologi di Universitas Birmingham, melansir dari Independent.
Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Thorax, para peneliti menguji lebih dari 500 staf di University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust yang mempekerjakan lebih dari 20.000 staf.
Baca Juga: PSBB Total Diprotes, Anies Bakal Bahas Soal Perkantoran dengan Airlangga
Peneliti juga mengambil sampel darah dari 516 staf dan menemukan bahwa 24 persen di antaranya memiliki antibodi terhadap virus tersebut. Pada penelitian ini, sepuluh dari 29 staf kebersihan rumah sakit yang terlibat dalam penelitian ini atau 34,5 persen memiliki antibodi yang menunjukkan pernah memiliki infeksi Covid-19 sebelumnya.
![Ilustrasi rumah sakit. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/05/15/o_1aipkuek0gns6v1l11mh87lka.jpg)
Angka tersebut serupa dengan angka dokter yang bekerja di pengobatan penyakit akut dan penyakit dalam umum. Sementara staf yang bekerja di perawatan intensif memiliki angka terendah, yakni 15 persen atau sembilan dari 61 peserta.
Para penulis menekankan bahwa masih belum jelas apakah tingkat infeksi yang lebih tinggi di antara beberapa staf muncul karena risiko infeksi yang lebih besar jika terpapar.
"Terlepas dari penyebabnya, temuan ini menuntut penyelidikan lebih lanjut yang mendesak," catat para peneliti.
Baca Juga: Komnas HAM Minta KPU, Pemerintah, DPR Tunda Tahapan Pilkada Serentak 2020
