Pandemi Covid-19 Buat Penanganan KDRT Terkendala

Risna Halidi Suara.Com
Kamis, 21 Mei 2020 | 19:36 WIB
Pandemi Covid-19 Buat Penanganan KDRT Terkendala
KDRT [Shutterstock]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pandemi Covid-19 Buat Penanganan KDRT Terkendala

Komisioner advokasi perempuan dan anak menyebut kecepatan penanganan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT melalui pusat layanan bantuan publik, seperti Rumah Aman, terkendala saat pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Rita Pranawati mengatakan lembaga pelayanan bagi anak juga melambat karena kantor fisik tidak buka selama PSBB sehingga memproses laporan lebih lambat.

"Pemberian surat bebas Covid-19 juga melambat. Penampungan bagi anak juga tidak bisa semua masuk," kata Rita dalam diskusi virtual "Efektivitas Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak Selama Pandemi Covid-19", Kamis (21/5/2020).

Baca Juga: Gegara Nama Bernadet di Belakang Namanya, Pia Kerap Dikira Non Muslim

Dia mencontohkan fasilitas layanan bagi anak seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Pupspaga) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat melayani sebagaimana di hari biasa saat tidak ada wabah.

Dengan begitu, kata dia, berbagai fasilitas ramah anak itu tidak mudah diakses. Terlebih terdapat fenomena pekerja sosial yang turun ke lapangan mereka justru terinfeksi Covid-19 sehingga terjadi perlambatan pelayanan.

Banyak layanan bagi anak, lanjut dia, dilakukan secara daring. Melalui daring tetap ada layanan tetapi kualitas pelayanan akan berbeda jika dibanding bertemu tatap muka langsung.

"Secara online ini, kepuasan para pihak kurang karena karena adaptasi dari tidak ada touching, kalau ketemu langsung ada emosi yang bisa ditangkap dan lewat telpon atau WhatsApp tidak cukup," katanya seperti yang Suara.com lansir di Antara.

Untuk visum kasus kekerasan pada anak, kata Rita, sulit dilakukan terutama di daerah.

Baca Juga: Indomart Potong THR, Karyawan Buat Petisi

Dia mencontohkan kasus kekerasan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, mereka tidak dapat menjangkau layanan pemerintah provinsi karena sektor transportasi perhubungan laut tidak beroperasi sehingga warga setempat tidak dapat keluar pulau.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI