Infografis
Suara.com - Soal Herd Immunity, WHO Tak Yakin Pasien Sembuh Punya Antibodi Corona
Wacana tentang herd immunity alias kekebalan kelompok ramai diperbincangkan terkait virus Corona Covid-19. Klaim herd immunity menyeruak menyusul sudah 2 juta orang lebih yang positif terifeksi virus.
Berdasarkan klaim tersebut, secara berangsur jumlah infeksi akan menurun karena tubuh sudah memiliki antibodi terhadap virus Corona Covid-19.
Namun, pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meragukan klaim tersebut. Berdasarkan temuan saat ini, tidak ada bukti konkret yang mengatakan setiap pasien sembuh dari virus Corona Covid-19 memiliki antibodi.
Baca Juga: Ada Tes Swab dan Tes Antibodi untuk Virus Corona, Apa Bedanya?
"Informasi awal yang kami terima saat ini, hanya sepersekian persen dari populasi yang memproduksi antibodi," tutur Mike Ryan, pejabat WHO, dilansir Reuters.
Menurutnya, klaim herd immunity bermanfaat jika sebagian besar populasi yang terifeksi memproduksi antibodi virus Corona Covid-19.
Sayangnya, temuan sementara saat ini menyatakan sebaliknya.
"Ekspektasinya adalah, sebagian besar orang memiliki antibodi tersebut. Jika iya, maka ini bisa berhasil. Namun bukti-bukti yang ada saat ini tidak mendukung ke arah sana, sehingga ini (herd immunity) bukan solusi bagi pemerintah," tutur Mike lagi.
Sementara itu, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus baru-baru ini membandingkan dampak pandemi virus Corona Covid-19 dengan pandemi flu babi H1N1 yang terjadi pada tahun 2009.
Baca Juga: Dianjurkan WHO, Kecanduan Game Malah Jadi Masalah Baru saat Wabah Corona
“Kami tahu bahwa Covid-19 menyebar dengan cepat dan kami tahu itu mematikan, sepuluh kali lebih mematikan daripada pandemi flu 2009. Kita tahu bahwa virus dapat menyebar dengan lebih mudah di lingkungan yang ramai," kata petinggi WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Kita tahu bahwa penemuan, pengujian, isolasi, perawatan kasus di awal untuk setiap kasus, dan melacak setiap kontak sangat penting untuk menghentikan transmisi," tambahnya.
Oleh karena itu, Ghebreyesus meminta pemerintah di negara masing-masing untuk memperlambat keputusan membuka lockdown atau melonggarkan kontrol terhadap warga.
"Dengan kata lain, jalan turun jauh lebih lambat daripada naik. Itu berarti langkah-langkah kontrol harus diangkat perlahan-lahan dan dengan kontrol," tambahnya.
