Menurut Nicholas, pemerintah harus mencegah disinformasi dan memberikan panduan kesehatan yang tepat waktu dan akurat. Akan tetapi pembatasan kebebasan berekspresi dinilainya harus dilakukan secara proporsional, sah dan perlu.
"Jika pemerintah di Asia Tenggara dan di tempat lain harus mengambil satu pelajaran dari penanganan China terhadap krisis virus korona, itu adalah membatasi informasi dan menutup perdebatan atas nama 'stabilitas' yang membawa risiko besar dan bisa menjadi sangat kontra-produktif," katanya.