Infografis
Suara.com - Vaksinasi HPV disebut sebagai pencegahan primer untuk kanker serviks, yang bisa dilakukan sejak usia dini. Berbagai studi menunjukkan vaksinasi HPV yang dilakukan secara nasional efektif menekan terjadinya kanker serviks.
Hal inilah yang membuat Kementerian Kesehatan menjadikan program vaksinasi HPV sebagai proyek percontohan yang pertama kali dilakukan di Jakarta pada 2016. Langkah ini disambut baik oleh semua pihak.
Hingga pada 2018, pemerintah pun melanjutkannya menjadi program percontohan vaksinasi dengan menyasar para siswi kelas 5 SD dan sederajat di lima daerah, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Manado. Sayangnya, program vaksinasi HPV dosis kedua yang seharusnya dilanjutkan pada November kemarin, ternyata terlambat untuk dilakukan.
Kondisi ini disayangkan Ketua Satuan Tugas Imunisasi Prof. Dr. Cissy B. Kartasasmita, Msc., PhD., Sp.A(K). Karena hal tersebut, sekitar 120 ribu anak perempuan terancam tidak mendapat vaksinasi HPV lanjutan karena adanya masalah ketersediaan vaksin.
Baca Juga: Tak Hanya Wanita, Pria Juga Perlu Vaksin HPV
"Kalau memang vaksinasi dianggap penting, seharusnya keterlambatan ini tidak terjadi,” ucapnya berdasarkan siaran pers yang Suara.com terima, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Prof. Cissy, karena proyek percontohan ini sudah masuk dalam agenda Kementerian Kesehatan, seharusnya segala kendala untuk penyediaan vaksin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari.
"Kita berharapnya keterlambatan ini jangan berlarut-larut. Kalau memang sudah masuk program Kementerian Kesehatan, seharusnya ada pergantian menteri atau dirjen, programnya tetap harus jalan sesuai rencana," lanjut dia lagi
Selain ketersediaan vaksin, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, drg. Putih Sari, mengungkap jika penyebab keterlambatan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini juga ditengarai karena adanya perubahan mekanisme pengadaan di internal kementerian kesehatan.
Hal ini terungkap pada rapat kerja kementerian kesehatan dengan DPR RI beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Vaksin HPV untuk Anak-anak Efektif Cegah Kanker Serviks
"Kelihatannya ada perubahan kebijakan-kebijakan menteri baru yang memengaruhi pelaksanaan program, tidak hanya vaksin HPV tapi juga pengadaan obat yang kemudian tertunda,” ucap drg. Putih Sari.
