Infografis
Suara.com - Program Percontohan Vaksinasi HPV Anak Sekolah Kian di Ujung Tanduk
Kanker serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor dua di Indonesia. Kanker yang dikenal sebagai kanker leher rahim ini bisa dicegah dengan vaksinasi HPV.
Vaksinasi HPV disebut sebagai pencegahan primer untuk kanker serviks, yang bisa dilakukan sejak usia dini. Melakukan vaksinasi HPV di usia dini tak hanya lebih ekonomis, tapi juga memberi proteksi yang lebih baik karena antibodi yang terbentuk lebih optimal, dibandingkan bila vaksin diberikan pada usia yang lebih dewasa.
Pentingnya melakukan vaksinasi HPV terhadap kaum perempuan, membuat pemerintah merencanakan untuk membuat program vaksinasi HPV sebagai program nasional. Sayangnya bukannya diresmikan menjadi program imunisasi nasional, program percontohan vaksinasi HPV tahun ini justru berada di ujung tanduk.
Baca Juga: HOGI ke Pemerintah: Vaksin HPV Harus Jadi Program Nasional!
"Vaksinasi HPV anak sekolah harusnya dilakukan bulan November. Tapi hingga saat ini pertengahan Desember, belum juga ada tanda akan segera dilaksanakan,” sesal Prof. Andrijono, Sp.OG, pendiri Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks (KICKS), dalam siaran pers yang Suara.com terima.
Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) ini menambahkan, jika karena mandegnya hal tersebut, sekitar 120 ribu anak perempuan terancam tidak mendapat vaksinasi HPV lanjutan.
Program vaksinasi HPV (Human Papilloma Virus) dimulai dengan program percontohan di Jakarta pada 2016. Selanjutnya, program serupa mulai dilakukan di beberapa daerah lain, dan pada 2018 telah dilakukan pula di Yogyakarta (Kabupaten Bantul dan Kulon Progo), Surabaya, Makassar, dan Manado.
Menurut Ketua Umum CISC (Cancer Information and Support Group) dan juga anggota KICKS Aryanthi Baramuli, program percontohan vaksinasi HPV berjalan lancar sejak 2016 dengan cakupan mencapai lebih dari 90 persen.
"Baru kali ini terlambat, karena ada masalah dalam hal ketersediaan vaksin HPV. Hingga saat ini, vaksinnya masih belum tersedia untuk program. Pemerintah harus lebih mementingkan masa depan putri bangsa dengan segera menyediakan vaksin HPV untuk siswi SD, supaya program bagus ini bisa segera dilanjutkan,” tuturnya.
Baca Juga: Pentingnya Vaksin HPV Sejak Dini
Pergantian kabinet pemerintahan ditengarai turut berkontribusi dalam keterlambatan ini. Padahal, dasar hukum pengadaan vaksin HPV sudah ada, yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11/2018.
