"Selama ini kan kita sering melarang perilakunya tapi tidak diterangkan sehingga akhirnya kita capek deh, jangan hubungan seks di luar nikah jangan hubungan seks di usia muda tapi mereka tidak mengerti. Makanya BKKBN itu akan memulai dengan mengisi pengetahuannya biar mengubah pandangannya, perilakunya akan berubah sendiri, dan kita tidak usah sampai susah membatasi secara fisik," tuturnya.
Untuk memasyarakatkan pendidikan kesehatan reproduksi, katanya, perlu kerja sama tripartit antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan sehingga bisa menyasar sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.
Menurut Hasto, niat baik dan komitmen pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat lewat pendidikan kesehatan reproduksi harus semakin ditingkatkan dan diwujudkan dalam berbagai upaya, salah satunya dukungan pendanaan.
"Pendanaan juga masih menjadi tantangan, itu tantangan internal, seolah-olah belum mementingkan tetapi ketika Bapak Presiden Joko Widodo sudah menekankan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, maka harus memberikan perhatian kepada kesehatan reproduksi karena SDM yang unggul ini dibuat dari reproduksi," tuturnya.
Baca Juga: Pentingnya Kontrasepsi Kondom demi Lindungi Kesehatan Reproduksi
Ia mengatakan pendekatan juga perlu dilakukan pada aspek adat istiadat dan agama sehingga pendidikan kesehatan reproduksi bisa diterima masyarakat dan tidak dianggap sebagai hal yang tabu tetapi hal penting untuk pembekalan pengetahuan.
Untuk itu, dia menginginkan para penyuluh keluarga berencana di mana pun dapat menjalankan tugas dan menggunakan tutur kata agar tidak salah bicara dan bisa mengedukasi dengan memperhatikan kearifan lokal di setiap daerah. [Antara]