Infografis
Suara.com - Setelah hadir selama 5 tahun di Indonesia, harus diakui bahwa akses masyarakat Indonesia ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosisl (BPJS) Kesehatan semakin meningkat.
Hal ini diungkap lembaga riset The SMERU Research Institute yang menyebut bahwa kepersertaan BPJS meningkat hingga 200 juta penduduk di tahun 2019. Sedangkan dulu pada 2014, jumlah peserta hanya sebesar 5 persen dari total penduduk, dan itupun sebagian besar merupakan aparatur sipil negara atau ASN.
"Kita mulai 2015 sampai 2019 kepesertaannya meningkat jauh, (sekarang) lebih dari 200 juta penduduk. Kalau sekarang 83 persen dari seluruh penduduk. Dulu hanya cover pegawai negeri, penduduk miskin pakai Jamkesmas, itu saya rasa di bawah 5 persen yang dapat iuran Jamkesmas dan Jamkesda. Dan dari 5 tahun meningkat sangat jauh," jelas Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St, Direktur The SMURE di Kemenkes RI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).
Meski begitu, angka kepesertaan 83 persen masih perlu banyak pembenahan, khususnya dalam hal kepatuhan anggota membayar iuran yang sudah ditetapkan. Meski tersedia subsidi selama 1 tahun dan bantuan swadaya secara online, masih juga tidak menutupi defisitnya anggaran.
Baca Juga: Legislator Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
"Tentang kepesertaan sekitar 83 persen, peserta kelas atas masih sangat rendah. Kami telah melihat susbsidi bantuan selama 1 tahun dan bantuan secara online, tapi hal tersebut masih belum cukup membantu. Kepatuhan membayar mungkin masih menjadi tugas kami," tuturnya.
Isu seputar kepesertaan BPJS Kesehatan ini pun dibahas dalam ajang Asia Pacific Future Trends Forum (FTF) ke-12, forum tahunan yang berisi para pemangku kepentingan dari negara-negara Asia Pasifik. Dalam forum ini, didiskusikan pula perkembangan dan tantangan seputar sistem kesehatan yang dihadapi negara.
"Forum ini merupakan diskusi pertukaran pikiran tentang isu-isu universal dengan memanfaatkan basis data. Pelayanan kesehatan bukan hanya JKN dan BPJS saja," terang Widjajanti.
Acara Asia Pacific FTF Ke-12 ini diselenggarakan selama 2 hari di Jakarta, dan Kementerian Kesehatan didapuk sebagai tuan rumah, dengan fokus pembahasan seputar Health Financing dan Pemanfaatan Big Data dan Digital. Hari pertama pertemuan diisi dengan diskusi para ahli, sementara hari kedua adalah forum kebijakan tingkat tinggi.
Mengusung tema Roadmap to National Health Insurance: Acceleration Through Public Private Partnership. Selain Indonesia, pembicara hadir juga dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, dan Thailand.
Baca Juga: DPR Minta Pekerjaan Rumah BPJS Kesehatan Dituntaskan
