Infografis
Suara.com - Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menunjukkan angka cukup tinggi meski sejak tahun 2000 telah mengalami penurunan.
Berdasarkan data yang didapat dari rilis UPTD PKM Karimunjawa, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia mencapai 305 per 100 ribu kelahiran pada 2015.
Padahal, target global MDGs (Millenium Development Goals) ke-5 adalah menurunkan AKI menjadi 102 per 100 ribu kelahiran pada 2015. Sedangkan negara lain di kawasan ASEAN sudah berhasil menekan angka menjadi 40% hingga 60% per 100 ribu kelahiran hidup.
Menurut data tersebut, tiga penyebab utama AKI adalah pendarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan infeksi.
Baca Juga: Ingin Diet Karbo Demi Kesehatan Jantung? Ini Makanan yang Bisa Dikonsumsi!
Faktor lain yang juga memengaruhi Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) adalah kondisi geografis. Di mana masih banyak terdapat daerah terpencil dan kepulauan yang kesulitan mengakses fasilitas layanan kesehatan.
Salah satu contohnya adalah kepulauan Karimunjawa. Menurut dokter umum di UPTD PKM Karimunjawa, dr. Adie F. Favo, jarak dan waktu menjadi beberapa faktor penghalang bagi setiap pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
Pada 2018, dr Favo harus merujuk seorang ibu melahirkan dengan risiko tinggi ke RSUP Kariadi Semarang dari RSUD Kartini di Jepara. Namun karena terlambat tiba di rumah sakit rujukan, nyawa sang ibu tak tertolong.
"Kendala kita sebagai tenaga kesehatan adalah saat harus merujuk pasien tetapi tidak bertepatan dengan jadwal kapal reguler, karena kita tidak punya ambulans laut sehingga harus pakai kapal sewaan dan itu bisa memakan waktu tempuh selama 2-5 jam,” tuturnya dalam rilis yang diterima Himedik.com, Sabtu (16/11/2019).
Padahal, menurutnya tata laksana penanganan ibu hamil, bersalin, dan nifas di PKM Karimunjawa dinilai sudah baik.
Baca Juga: Selain Turunkan Berat badan, Ini 5 Manfaat Infused Water untuk Kesehatan
Dari data Statistical Yearbook of Indonesia 2018, Indonesia mempuyai 16.056 pulau dan 122 daerah tertinggal (Perpres 131 Tahun). Hal ini seakan membuat tantangan dalam menyiapkan akses terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi sangat besar.
