Infografis
Suara.com - Penyuluh KB Masih Kurang, BKKBN Minta Pemda Siapkan Tenaga Honorer
Kurangnya penyuluh KB yang ada di Indonesia menjadi hambatan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
Hingga saat ini, BKKBN masih kekurangan 26.000 lebih penyuluh keluarga berencana.
"Secara nasional kita kekurangan penyuluh KB banyak sekali, tetapi kemampuan negara untuk itu terbatas. Makanya, kalau kami bertemu bupati atau wali kota, ya 'sharing' lah, dibebankan kepada kabupaten/kota dengan tenaga non-PNS untuk membantu sebagai penyuluh," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2019), dilansir Antara.
Baca Juga: Tingkatkan Kespro, Remaja Harus Jadi Tokoh Utama Program Keluarga Berencana
Menurut Hasto, saat ini hanya ada satu penyuluh KB yang melakukan penyuluhan di 10 desa. Hal ini dinilai belum ideal untuk menyukseskan program KB.
"Idealnya satu desa satu penyuluh. Kurang banyak sekali, kalau di Jawa Tengah mungkin ditambah 2.500 baru cukup," katanya.
Guna mencukupi kekurangan penyuluh KB tersebut, selain berbagi dengan kabupaten/kota juga mendapatkan alokasi penerimaan CPNS. Tahun lalu BKKBN secara nasional mendapatkan alokasi penerimaan 800 CPNS, kemudian tahun ini sekitar 230-an.
"Secara nasional tahun lalu 800 CPNS, tahun ini cuma 230 sekian CPNS. Jadi, saya nanti akan mengusulkan lagi," katanya.
Menyinggung kekurangan tenaga penyuluh terhadap penyuluhan KB, dia mengatakan kekurangan SDM tersebut mempengaruhi jika dihitung satu penyuluh untuk 10 desa dinilai berat.
Baca Juga: Konferensi Internasional Pertama Keluarga Berencana Digelar di Yogyakarta
Oleh karena itu, katanya sebagai solusinya BKKBN memberdayakan masyarakat dengan peran pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD). Kemudian, ada juga sub-PPKBD yang berada di tingkat dusun.
