Infografis
Suara.com - Aksi Demonstrasi pelajar turun ke jalan menyusul demonstrasi mahasiswa menolak RKUHP beberapa waktu lalu telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, tapi ada pula yang menentang.
Sebagian yang mendukung atas aksi demonstrasi pelajar setingkat SMA, STM, dan SMK ini lantaran dianggap tak ada salahnya menyalurkan aspirasi dalam permasalahan di negeri ini.
Namun, kalangan lain yang tidak setuju menganggap pelajar belum layak memasuki ranah politik karena sebagian besar belum cukup usia.
Baca Juga: Demonstrasi Pelajar: Aspirasi Politik atau Ikut-ikutan?
Namun Dosen sekaligus Pakar Komunikasi Politik Dr. Zaenal Mukarom, M.Si melihat demonstrasi pelajar tersebut patut diapresiasi dan menunjukkan tumbuhnya kesadaran generasi muda. Mengingat di zaman digital generasi muda sempat mengalami krisis terhadap isu sosial yang ada.
"Tidak perlu setiap orang kerap berprasangka buruk terhadap keterlibatan pelajar, sekarang dianggap diperhitungkan. Harus dipandang secara positif bahwa di balik itu semua kesadaran generasi muda kita ini yang sudah dianggap krisis kini sudah mulai tumbuh," ujar Zaenal saat dihubungi Suara.com beberapa waktu lalu.
Proses Pendidikan Politik
Berdasarkan temuan di lapangan, lanjut dia, saat pelajar ditanyai seputar argumen dan isu yang ingin disampaikan, memang sangat terlihat bahwa pemahaman para pelajar masih sangat dangkal.
Dari sisi berbicara dan menyampaikan aspirasi pun tidak terstruktur. Meski demikian Zaenal melihatnya sebagai suatu proses pendidikan politik yang belum matang, namun dari sisi keterlibatan sudah selayaknya para pelajar tersebut diacungi jempol.
"Ya ini (tidak paham isu) fenomena yang lain yang kemudian, artinya begini dalam konteks keterlibatan mereka dalam menyuarakan suara moral itu tetap harus diposisikan dan dibaca sebagai proses pendidikan politik yang mencerdaskan anak bangsa, artinya nggak ada masalah," tuturnya.
Baca Juga: Kepsek SMK Tangerang soal Demo STM: Jika Ada Siswa Mati, Kita yang Repot
"Hanya (akan jadi masalah) jika ada fakta-fakta dan temuan di lapangan aktivitas mereka cenderung digiring, mereka sendiri tidak tahu dan tidak paham sehingga tidak bisa berproses dengan sendirinya," sambungnya.
Laki-laki yang juga dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Bandung itu sangat tidak setuju jika politik hanya diklaim milik para mahasiswa dan orang dewasa saja.
Mengingat, sejak kecil dari TK bahkan para pelajar telah diajarkan pendidikan politik seperti pelajaran PPKN, pendidikan sosial, cinta tanah air dan pelajaran itu tidak hanya didapat di dalam kelas.
"Tapi konteks bagaimana attitude partisipasi mereka dalam pembangunan politik, karena politik itu kan masalah hajat hidup orang banyak. Jadi tidak mesti harus dipahami bahwa pendidikan politik itu monopoli orang dewasa, lalu kemudian anak-anak remaja tidak bisa," jelasnya.
Meski begitu Zaenal juga tidak menampik jika dari sisi formal orang yang berusia dibawah 17 tahun belum waktunya terjun ke politik.
Namun, kata dia, bukan berarti tidak boleh berpendapat dan kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya.
Justru yang harus diingat bagaimana elemen sekitar guru, orang tua, media memberi pengetahuan bagaimana cara mengkritisi yang baik, bukan berarti tidak boleh demo.
"Praktiknya banyak yang tidak sesuai oleh yang diajarkan di bangku sekolah, nah itu yang harus diluruskan. Bahwa kalian boleh sampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi tetap dalam bingkai, 'ini loh menghargai orang lain, tidak anarkis dan sesuai koridornya', itu pendidikan politik biasa dan bukan hal yang tabu dan dilarang," paparnya panjang lebar.
Sayangnya, menurut Zaenal, peran media dan perilaku berpolitik orang dewasa ini banyak yang memberikan contoh yang tidak baik. Inilah, sambung dia, yang sepatutnya dikoreksi, karena anak-anak memiliki sifat meniru.
Menurut Zaenal terjadinya aksi anarkis yang dilakukan pelajar saat demonstrasi tidak lepas dari contoh yang dilihat saat para mahasiswa atau orang dewasa lainnya melakukan demo dan berakhir anarkis.
"Apa yang dilihat temen-temen anak SMA seperti misalnya dia melakukan sikap dan prilaku anarkis, vandalisme dan lain-lain. Itu juga karena mungkin dia membaca fenomena bahwa fakta-fakta pendidikan politik seperti menyampaikan suara moral ke jalanan melihat seperti itu (anarkis)," terangnya.
