Infografis
"Sementara perempuan dalam keadaan tertentu itu tidak bisa dilarang. Dia tahu bahwa itu berdosa, tapi dia tetap melakukan itu. Artinya, perempuan dalam keadaan terpaksa dia harus melakukan itu. Dilarang atau tidak, dia akan tetap mencari. Lalu berapa banyak nyawa perempuan yang mati sia-sia karena aborsi? Harusnya pemerintah mengakomodir ini," kata dia saat ditemui dalam kesempatan berbeda.
Maraknya praktik aborsi ilegal di klinik-klinik bersalin yang menawarkan biaya yang tinggi, hingga melakukan percobaan pengguguran sendiri kehamilannya dengan cara-cara tidak aman, kata dia tentu berkontribusi signifikan terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 307 dari 100 ribu kelahiran hidup setiap tahunnya.
Bahkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh mendiang Prof. Dr. Azrul Azwar menyebut aborsi tidak aman menyumbang 11 persen AKI, di beberapa daerah bahkan jumlahnya mencapai 15-50 persen.
![Pasal-pasak kontroversial di RUU KUHP. [Suara.com/Oxta/Ema]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/09/20/15827-grafis-ruu-kuhp.jpg)
Atashendartini melanjutkan, jika ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden di SDGs (Sustainable Development Goals) soal menurunkan AKI, di mana Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) menyumbang 75 persen angka kematian ibu.
Baca Juga: Pasal Aborsi RKUHP Tuai Kontroversi, Psikolog Buka Suara
Bukan cuma kematian, korban pemerkosaan yang mengakses aborsi tidak aman, tentu merasa kesakitan saat aborsi dilakukan. Kalau aborsi tidak berhasil, risikonya adalah kecacatan pada bayi yang dilahirkan.
"Kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dan pemberi layanan tanpa melihat alasannya sangat merugikan. Itu kan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah diperkosa, hamil, harus menanggung bayi yang tidak diinginkan, aborsi, dikriminalisasi pula karena tindakannya," ungkapnya.
Berikut ini bunyi pasal 470 dan 471 di RUU KUHP yang dinilai merugikan perempuan korban aborsi:
Pasal 470 ayat 1 berbunyi, "Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,".
"Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil, maka pelaku terancam 12 tahun penjara. Jika aborsi menyebabkan kematian perempuan hamil, pelaku aborsi akan dipenjara 15 tahun," bunyi ayat 2 pasal tersebut.
Baca Juga: RKUHP Pasal Aborsi Dinilai Bakal Kriminalisasi Korban Perkosaan
Aturan tersebut juga tertuang dalam Pasal 417 ayat 1 dan 2.
