Infografis
Beban Ekonomi Penyakit Bersumber Polusi Udara
Dalam penelitiannya, Prof Budi tidak hanya menyinggung risiko penyakit akibat pencemaran udara, namun juga prediksi beban ekonomi yang bisa ditimbulkan.
Kebakaran hutan di Sumatra pada 2015 menyebabkan kematian pada setidaknya 10 orang yang disebabkan oleh masalah pernapasan. Angka pasien rumah sakit yang membutuhkan penanganan jauh lebih besar, mencapai lebih dari 560 ribu orang.
Di Jakarta, di mana sektor ekonomi berhubungan langsung dengan transportasi, mengalami penyakit akibat pernapasan bisa berdampak lansung terhadap kondisi ekonomi seseorang.
Baca Juga: Greenpeace: Pemerintah Tidak Pernah Serius Atasi Polusi Udara
Beban ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit asma, PPOK, pneumonia hingga bronkitis bisa mencapai Rp 38,5 triliun. Angka ini menurut Prof Budi, sangat tinggi mengingat anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang hanya Rp 20 triliun.
Oleh karena itu, harus ada langkah serius dari pemerintah terkait masalah polusi udara. Bila pemerintah tidak melakukan aksi nyata secepat mungkin, maka kasus pesakitan dan beban ekonomi akibat masalah pencemaran udara akan terus meningkat dan semakin parah.
"Kita bernapas tidak bisa memilih (udara). Kualitas udara kita seperi apa, itu yang ada di paru-paru kita. Kalau begini terus, secara perlahan terjadi pembiaran kemudian sakit dan meninggal dunia yang sebenarnya ini semua dapat dicegah," terang Prof budi.
Belum Terlambat untuk Mencegah
Dampak bahaya polusi udara sudah tidak diragukan lagi. Tak hanya berisiko menyebabkan kesakitan dan kematian, polusi udara juga bisa membuat keadaan ekonomi terpuruk.
Baca Juga: Polusi Udara Parah bisa Sebabkan Cacat Lahir
Meski begitu, dr. Agus mengatakan belum terlambat untuk melakukan penanganan, dan mencegah efek buruk polusi udara menyerang masyarakat. Dikatakannya, pencegahan dampak polusi udara harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh.
Ada tiga klasifikasi upaya pencegahan dampak polusi udara menurut dr. Agus. Yang pertama, upaya pencegahan bisa dilakukan dengan mengurangi polutan yang ada di perkotaan. Hal ini bisa dicapai dengan memperketat uji emisi kendaraan, membuat peraturan dan undang-undang terkait polusi udara yang lebih bijak, serta pemantauan kadar nilai polutan secara berkala.
Di tingkat individu, pencegahan bisa dilakukan dengan mengadopsi gaya hidup sehat. Misalnya, masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum tak lupa menggunakan masker saat melakukan perjalanan.
Upaya pencegahan sekunder bisa dilakukan dengan rutin melakukan pemeriksaan medis atau medical check-up minimal enam bulan sekali. Pemeriksaan medis bisa dilakukan untuk beberapa penyakit, seperti kanker paru dan PPOK, yang gejala awalnya tidak terlihat jelas.
Disebutkan dr. Agus, pemeriksaan medis sangat dianjurkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi, serta yang rutin terpapar asap baik itu dari kendaraan bermotor, pabrik, maupun rumah tangga.
Upaya pencegahan tersier lebih diutamakan bagi pasien penyakit paru, atau pasien penyakit lain yang keadaannya bisa memburuk jika terpapar polusi udara. Bagi kelompok sensitif ini, pemantauan kadar polusi udara secara rutin dan berkala menjadi penting.
Tentu saja, upaya pencegahan dampak polusi udara tidak bisa dilakukan seorang diri. Pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, kelompok masyarakat, pemerhati lingkungan, hingga individu harus berupaya maksimal agar dampak polusi udara tidak lagi mematikan.
"Selain itu individu juga bisa melakukan aktivitas seimbang, dengan cara menghindari lokasi dengan polutan tinggi dan mengupayakan pergi ke daerah hijau seminggu sekali sebagai suplai udara segar," tutup dr. Agus.
