Infografis
Suara.com - Sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu penting karena memengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat. Kemudahan akses terhadap air bersih juga dipercaya sebagai cara untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Sayangnya, peningkatan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir tidak dibarengi dengan pemerataan akses air bersih. Sebanyak 33,4 juta penduduk kekurangan air bersih dan 99,7 juta jiwa kekurangan akses untuk ke fasilitas sanitasi yang baik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan capaian akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55 persen. Angka ini masih di bawah target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni sebesar 100 persen.
Disampaikan Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman Bappenas, Indonesia sendiri telah mencanangkan target pencapaian akses air bersih yang layak di akhir 2019 sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Itu sebabnya, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mencapai target tersebut.
Baca Juga: Perempuan 35 Tahun Ditemukan Tewas Tergorok dalam Mobil
"Salah satu upaya yang efektif untuk mencapai target tersebut adalah dengan mengoptimalkan potensi perusahaan air baik di pedesaan maupun perkotaan. Pasalnya, kebutuhan pendanaan tahun 2015-2019 untuk mencapai akses air minum yang merata mencapai Rp 253,8 triliun," ujar Tri dalam Kopi Sore bersama Danone-AQUA, belum lama ini.
Melihat pentingnya keterlibatan organisasi berbasis komunitas untuk menyediakan layanan air dan sanitasi bagi masyarakat terutama di pedesaan, Water.org menginisiasi program Water Credit. Disampaikan Rachmad Hidayat, Country Manager Water.org, ini merupakan solusi sekaligus peluang bagi lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan dan meluncurkan produk keuangan untuk air dan sanitasi.
"Dengan Water Credit, program akses air bersih dan sanitasi dapat menjangkau dan memberdayakan lebih banyak orang. Skema kredit mikro dapat lebih menjamin keberlanjutan program akses air bersih dan sanitasi dibandingkan bantuan langsung yang dapat terputus apabila donasinya dihentikan," ujar Rachmad.
Ia menambahkan, sejak dimulainya program pada 2014, sebanyak 22 lembaga keuangan mikro telah memberikan manfaat kepada 476.000 jiwa dalam mengakses air bersih dan sanitasi. Salah satu desa yang cukup sukses menjalani program ini adalah Desa Juwangi di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Pada 2012, Desa Juwangi mendapatkan dana dari pemerintah melalui program PAMSIMAS untuk membentuk KPSPAMS Jolotundo dan mengelola sistem penyediaan air minum untuk Desa Juwangi. Kamidi, Ketua BPSMAMS Jolotundo mengatakan, sebelumnya penduduk desanya harus menempuh jarak dua kilometer untuk mendapatkan air di mata air Jolotundo.
Baca Juga: Jokowi Bagi-bagi 1.300 Serifikat Tanah di Lampung Tengah
"Di desa kami sebelum ada program ini, masyarakat masih BAB sembarangan. Akibatnya, penyakit seperti diare banyak sekali di desa kami. Alasannya ya karena air sulit. Desa tetangga punya mata air tapi jaraknya 2 km, ambilnya pakai jerigen. Sekarang air sudah memadai dan kami harus bebas BAB sembarangan, bikin jamban sederhana," tambah Kamidi.
