Cek Fakta
Suara.com - Seperti kita tahu, baru-baru ini Indonesia kembali dihadapkan dengan kontroversi halal haram vaksin MR yang membuat cakupan imunisasi campak dan rubella belum mencapai target.
Bukan tidak mungkin bahwa dalam beberapa tahun kedepan, kedua penyakit ini kembali mewabah di Indonesia.
Bertepatan dengan pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang telah mendapat nomor urut kepesertaan pada Pilpres 2019 mendatang.
Prof dr Musdah Mulia MA, ilmuwan AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) sekaligus Dosen UIN Syarif Hidayatullah pun berpesan kepada masyarakat Indonesia agar memilih presiden dan wakil presiden yang berkampanye mengenai isu kesehatan di Indonesia.
Baca Juga: Tidak Responsif, Mungkin Anda Alami Gangguan Emosi, Ini Gejalanya
"Kampanye presiden, ada nggak dia kampanyekan kesehatan Indonesia, kalau nggak ngapain dipilih. Kita sebagai masyarakat harus lihat dia (capres cawapres) ngomong apa, karena yang paling menentukan kualitas sebuah bangsa itu kondisi kesehatan warganya," ujar Prof Musdah dalam temu media 'Mari Berbincang tentang Vaksin' di Kantor ALMI, Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kelompok kerja Sains dan Pendidikan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Sudirman Nasir mengatakan pada negara dengan usia harapan hidup warganya yang mencapai 75 tahun biasanya menerapkan kebijakan publik untuk sektor kesehatan, salah satunya dengan mewajibkan imunisasi.
"Kebijakan ini memang kurang populer tapi dampaknya bagi kesehatan masyarakat sangat besar. Bisa nggak tuh kebijakan publik seperti ini diterapkan di Indonesia," ujarnya bertanya.
Sebenarnya kebijakan untuk membuat imunisasi sebagai kewajiban sendiri dapat membantu pemerintah untuk menekan beban biaya kesehatan.
Peneliti vaksin dari PT Bio Farma dr Neni Nurainy mengambil contoh, jika seseorang terkena penyakit hepatitis B karena tidak divaksin bisa menghabiskan biaya pengobatan hingga Rp 50 juta. Belum lagi dengan risiko kematian yang tinggi akibat sirosis hingga kanker hati.
Baca Juga: Perempuan IJMA, Ma'ruf : Kalau Mau Indonesia Maju Harus Disatukan
"Tapi kalau divaksin biayanya hanya sekitar Rp 150 ribu. Ini bisa memberikan perlindungan hingga 10 tahun. Jauh sekali kan perbedaan biayanya," tandas Neni.
