Infografis
Suara.com - Tiga aturan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yaitu Perdirjampelkes No 2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Perdirjampelkes No 3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Perdirjampelkes No 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, telah memicu kontroversi.
Lewat aturan tersebut, BPJS Kesehatan dianggap telah menghilangkan pelayanan operasi katarak, pelayanan bayi lahir sehat pada persalinan sectio dan pelayanan cuci darah.
Diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat Rapat Kerja Gabungan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan DJSN di Gedung DPR/MPR Jakarta, (17/9/2018), ia mengaku adanya kesalahan persepsi.
"BPJS Kesehatan tidak pernah menghilangkan pelayanan tersebut," katanya.
Baca Juga: Owi / Butet Turun, Jadwal Wakil Indonesia di Babak Awal Cina Open
Untuk operasi katarak, Fachmi mengatakan yang ada adalah pengaturan penjadwalan dan kapan operasi bisa dilakukan yang kemudian ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Operasi juga hanya bisa dilakukan pada pasien yang hanya bisa melihat dalam jarak 6 meter atau kurang. Itu artinya, mata yang akan dioperasi sudah betul-betul harus dioperasi karena "pengerasan lensa" mata.
Sementara yang belum masuk tahap keharusan, operasi harus dijadwalkan kecuali apabila ada hal emergensi.
Untuk pelayanan bayi sehat atau normal pada pelayanan sectio, juga dikatakan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Kata Fachmi, BPJS Kesshatan melakukan pembayaran dalam satu kesatuan yaitu persalinan sectio sebagai konsekuensi rawat gabung tanpa menghilangkan peran dokter anak.
Baca Juga: Inspirasi Pakai Jaket Kulit Ala Artis Indonesia, Bisa Contek Nih!
Sementara untuk layanan cuci darah, BPJS Kesehatan mengaku tetap memastikan peserta JKN-KIS tetap memperoleh pelayanan cuci darah sesuai ketentuan yang berlaku.
