Infografis
Suara.com - Jumlah pasien kanker yang tak sedikit di Indonesia membuat mereka mendirikan perkumpulan atau komunitas untuk saling menyemangati satu sama lain. Di Indonesia sendiri, jumlah komunitas pasien maupun penyintas kanker cukup banyak.
Baru-baru ini, para pasien kanker ini pun mengukuhkan diri dalam satu wadah bernama Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia (A2KPI). Tercatat ada 13 komunitas bergabung, antara lain Yayasan Kanker Payudara (YKPI), Yayasan Kanker Indonesia (YKI DKI Jakarta), Yayasan Kanker Indonesia Pusat (YKI), Lovepink, Bandung Cancer Society, Yayasan Peduli Kanker Priangan, Think Survive, Makassar Cancer Care Community, Meta Menggala, Pink Shimmer Inc, Reach to Recovery Surabaya, Bali Pink Ribbon, serta Cancer Information and Support Center (CISC).
Aryanthi Baramuli, Ketua Umum Cancer Information and Support Center (CISC) yang merupakan salah satu pencetus A2KPI, mengatakan tujuan didirikannya wadah baru ini adalah untuk menyuarakan harapan pasien maupun penyintas kanker kepada pembuat kebijakan agar menyediakan akses yang setara terhadap pelayanan yang berkualitas, menjamin ketersediaan obat, dan kemudahan fiskal.
"Kami juga berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, meninjau kembali kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan kanker perempuan serta memperluas upaya pencegahan, deteksi, dan pengobatan dini, serta melibatkan pasien dalam proses pembuatan kebijakan kanker perempuan," ujar Yanthi pada peluncuran A2KPI di Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Baca Juga: Sempat Didesak Mundur, Arief Hidayat Kembali Jadi Ketua MK
Dalam kesempatan yang sama, Shanti Persada, salah satu pendiri Lovepink, mengatakan selain obat dan fasilitas pelayanan kanker yang harus ditingkatkan, ia juga meminta pemerintah untuk memudahkan pasien melakukan registrasi online. Dengan sistem online, pasien tak perlu mengantri berjam-jam untuk mendapatkan penanganan dari dokter.
"Sudah sakit, suami harus bolos kerja lalu antri BPJS dari jam 5 pagi. Belum tentu ketemu dokter. Belum lagi ongkosnya yang nggak ditanggung BPJS. Saya harap pemerintah bisa mempertimbangkan registrasi online agar bisa memudahkan pasien untuk berobat," tambah dia.
