Infografis
HOGI berharap pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan di tahun 2018 ini sudah memasukkan program nasional vaksin HPV sehingga nanti program nasional vaksin HPV sudah bisa terlaksana di tahun 2019. "Paling lambat tahun 2020 harus sudah terlaksana," ujar Andrijono. Irma Chaniago, Anggota Komisi IX DPR-RI sepakat dengan usulan tersebut.
"Komisi IX sangat mendukung vaksin HPV menjadi program nasional. Kami sudah menyampaikan juga kepada Menteri Kesehatan agar tidak lagi menunda program ini. Biaya untuk program vaksin nasional jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan, yang sangat membebani BPJS," ujarnya.
Saat ini harga vaksin HPV di praktik dokter pribadi sekitar Rp750.000. Dibutuhkan minimal dua kali suntikan dengan jarak tiga bulan, sehingga biaya sekitar Rp1,5 juta, belum termasuk biaya jasa dokter dan administrasi rumah sakit.
"Jika dijadikan program nasional, harganya akan jauh lebih terjangkau. Propinsi DKI yang sudah melakukan program ini hanya membutuhkan biaya sekitar 200-300 ribu sekali suntik. Kalau menjadi program nasional, tentu harga akan turun lagi," jelas Irma.
Baca Juga: Pengacara Tolak Hadirkan Ahok di Sidang Cerai, Ini Alasannya
Prof. Andrijono menambahkan tanpa vaksinasi maka kita hanya akan menyaksikan lebih banyak kematian perempuan karena kanker serviks. Saat ini di Yogyakarta, daftar tunggu untuk terapi penyinaran (radioterapi) pasien BPJS bahkan sampai satu tahun.
Banyak yang meninggal sebelum sempat diterapi. Daftar tunggu mengular karena hanya ada satu alat radioterapi di RSUD dr. Sardjito. Persoalan yang sama ditemukan di Semarang, Surabaya dan di wilayah lain.
"Negara di Afrika saja sudah melakukan program nasional vaksin HPV," tambah Andrijono.
Di negara-negara yang sudah menjalankan program vaksin HPV secara nasional, kejadian kanker serviks secara signifikan turun. Misalnya di Australia turun 50 persen setelah menjalankan program 10 tahun, bahkan Kanada dan Swedia turun 80-84 persen.
Hasil vaksinasi sudah bisa dilihat dalam lima tahun sejak program dijalankan. Salah satu indikasi vaksin efektif dapat dilihat dengan insiden kutil kelamin, yang juga disebabkan HPV tipe tertentu, yang biasanya ikut turun.
Baca Juga: Ahok Hadirkan 2 Saksi di Sidang Cerai, Siapa Dia?
Irma menambahkan, Komisi IX sangat aktif mendorong agar vaksin HPV dijadikan program nasional. Bahkan sejak tahun 2015, Komisi IX sudah mengusulkan perlunya vaksin HPV menjadi program nasional kepada Menteri Kesehatan dan semua fraksi setuju.
