Menkes: Masalah Asmat Tanggung Jawab Bersama

Rizki Nurmansyah Suara.Com
Jum'at, 26 Januari 2018 | 04:34 WIB
Menkes: Masalah Asmat Tanggung Jawab Bersama
Menteri Kesehatan Nila DF Moeloek (kiri) didampingi Bupati Asmat Elisa Kambu (kedua kiri) meninjau rumah sakit rawat inap di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (25/1). [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menilai masalah wabah campak dan gizi buruk yang menelan korban jiwa puluhan anak-anak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, dalam beberapa bulan terakhir merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tanggung jawab jajaran kesehatan.

Saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan se-Provinsi Papua bertempat di Hotel Horison Timika, Kamis (25/1/2018) malam, Menkes menyatakan keberatan jika persoalan yang terjadi di Kabupaten Asmat itu sebagai bencana kesehatan.

Dengan memberikan labelisasi bahwa persoalan di Asmat sebagai bencana kesehatan. maka seolah-olah memberikan kesan bahkan tudingan bahwa jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan di daerah tidak bekerja.

"Seolah-olah kami tidak bekerja sama sekali, itu yang tidak bisa saya terima. Coba tarik masalah ini sampai ke hulunya. Ada apa sebenarnya, apakah kita sendiri (Kemenkes) yang harus mengatasi persoalan ini," kata Nila.

Baca Juga: Jumpa Peraih Emas Olimpiade, Anthony: Saya Sudah Punya Gambaran

Menkes menegaskan, ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Asmat dengan medan geografis yang sangat sulit.

Sebagai contoh, katanya, keterbatasan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu sangat mempengaruhi distribusi tenaga kesehatan ke distrik-distrik (kecamatan) terjauh.

Apa yang kini terjadi di Kabupaten Asmat, menurut Nila, sangat kompleks dan multi causa (banyak sebab).

Dalam pertemuan koordinasi percepatan pembangunan kesehatan dalam rangka penanganan permasalahan kesehatan di Provinsi Papua tahun 2018 itu, juga terungkap bahwa persoalan nilai angaran hingga proses pencairan anggaran juga turut mempengaruhi pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat Papua.

Di Kabupaten Asmat, pengajuan pencairan anggaran harus sekaligus dilakukan oleh tiga bidang.

Baca Juga: Panglima Berangkatkan 260 Satgas Kesehatan ke Asmat

Kondisi lebih parah lagi terjadi di Kabupaten Biak Numfor, dimana dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk Dinkes setempat tidak dicairkan seluruhnya dalam satu tahun anggaran.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI