Ini PR Direktur Baru RS Mitra Keluarga Kalideres

Rabu, 25 Oktober 2017 | 02:12 WIB
Ini PR Direktur Baru RS Mitra Keluarga Kalideres
Dokter Jocelyn Adrianto, MARS, Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/10). [Suara.com/Firsta Nodia]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - RS Mitra Keluarga Kalideres baru saja mendapuk dr Jocelyn Adrianto, MARS sebagai direktur baru menggantikan dr Francisca Dewi mulai Oktober 2017 ini. Pergantian ini dilakukan setelah RS tersebut mendapat sanksi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam kasus meninggalnya bayi Deborah beberapa waktu lalu.

Salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Jocelyn sebagai Direktur Baru adalah mengejar capaian akreditasi paling lambat enam bulan sejak Dinkes DKI mengeluarkan surat keputusan pada 25 September lalu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menghentikan operasional RS Mitra Keluarga Kalideres.

Menanggapi hal ini, Jocelyn mengatakan bahwa pihaknya menargetkan dapat memenuhi akreditasi yang ditetapkan Dinkes DKI dalam waktu tiga bulan. Percepatan ini dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang dipimpinnya.

"Kami juga sedang memenuhi arahan Dinkes untuk melakukan akreditasi RS paling lambat enam bulan. Tapi kita lakukan survei, dalam 3 bulan kita berupaya memenuhi. Mudah-mudahan lancar dalam 3 bulan bisa terakreditasi," ujar dia pada temu media di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Selain mengejar akreditasi, Jocelyn mengatakan bahwa RS Mitra Keluarga Kalideres juga tengah berupaya agar pengajuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan segera diterima.

"Kita sudah proses sejak Mei 2017. Kita harapkan bisa kerjasama secepatnya pada akhir tahun ini," tambah dia.

Ia pun mengungkap alasan mengapa hingga kini RS Mitra Keluarga Kalideres belum mendapat lampu hijau dari BPJS Kesehatan. Menurut dia jumlah apoteker yang dimiliki rumah sakit tersebut masih belum memenuhi standar sehingga harus menunggu hingga kebutuhannya tercukupi.

"Karena memang ada beberapa persyaratan yang dianggap belum memenuhi. Dari segi apoteker kita masih kurang. Standarnya minimal 8 orang kita baru punya 5 apoteker. Tiga orang sedang proses di Ikatan Apoteker Indonesia. Tinggal itu saja yang bikin BPJS masih belum bisa. Kita negoisasi terus berharap bisa cepat-cepat bekerjasama dengan BPJS," pungkas dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI