Infografis
Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan tegas menolak menjadi eksekutor pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pada Rabu (12/10/2016).
Meski demikian, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, dr Daeng M. Faqih, memiliki usulan pihak mana yang dapat dipilih menjadi eksekutor kebiri kimia.
"IDI dalam kesempatan RDP dan diskusi dengan pemerintah terdapat kesepahaman bahwa eksekutor kebiri kimia bila nantinya perppu tersebut disetujui menjadi UU adalah bukan dokter, tetapi eksekutor khusus kebiri yang akan diatur dalam aturan pelaksana UU tersebut," ujarnya kepada Suara.com, Jumat (14/10/2016).
Eksekutor khusus yang dimaksud Daeng, tergantung dengan jenis metode kebiri kimia yang dipilih. Untuk metode kebiri kimia oral atau dalam bentuk obat yang diminum, maka eksekutor, kata dia, hanya bersifat mengawasi dan memastikan obat tersebut telah diminum oleh terdakwa.
"Kalau metode yang dipilih adalah dengan suntikan, maka ada petugas khusus yang dilatih keterampilan menyuntik dan keterampilan menyuntik ini bukanlah keterampilan yang istimewa, siapapun bisa dilatih untuk menyuntik," tambah dia.
Ada banyak contoh, tambah Daeng, bahwa tindakan menyuntik tak perlu dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Seperti dialami penderita diabetes kronis yang harus mendapatkan suntikan insulin setiap hari, dan biasannya dilakukan oleh dirinya sendiri atau anggota keluarganya.
"Sehingga tidak ada masalah lagi dengan persoalan siapa eksekutor tersebut," tutup.
