Infografis
Status gizi buruk kerap dikaitkan dengan level ekonomi dan status pendidikan seseorang yang rendah. Namun menurut hasil pemantauan status gizi yang dilakukan pada 2015 lalu, faktor pendapatan dan pendidikan tidak selalu sejalan dengan status gizi seseorang.
"Gizi tidak berhubungan dengan pendidikan formal. Tidak selalu mereka yang berpendidikan tinggi mampu memilih, mengolah dan menyajikan makanan dengan benar," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono pada temu media di Jakarta, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Anung mengatakan bahwa faktor gaya hidup yang dijalani lebih berpengaruh terhadap status gizi seseorang.
"Jadi mencapai gizi yang baik tidak hanya bicara tentang makanannya saja. Bagaimana pola hidupnya, aktivitas fisik apakah dilakukan, dan pemeriksaan kesehatan secara teratur dijalankan, enggak. Ini lebih berpengaruh terhadap status gizi seseorang," imbuhnya.
Hal ini, lanjut dia, terlihat dari hasil survei yang menunjukkan stuntingyse pengeluaran masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kebutuhan belanja karbohidrat sebanyak 24 persen. Sedangkan posisi kedua sebesar 13 persen digunakan untuk pembelian makanan instan, kemudian disusul oleh pengeluaran belanja rokok. Sedangkan pengeluaran untuk membeli sayur, buah dan makanan bergizi lainnya dinilai sangat rendah.
Sementara itu, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Doddy Iswardy, menambahkan golongan masyarakat berpendapatan tinggi juga tidak lepas dari risiko melahirkan anak stunting atau lahir pendek. Padahal ada anggapan bahwa anak lahir stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bumil, erat kaitannya dengan faktor ekonomi seseorang.
"Jumlah kasus stunting pada keluarga kaya sekitar 27 persen. Sedangkan pada golongan miskin mencapai 40 persen. Artinya pendapatan nggak terlalu signifikan dengan peningkatan jumlah stunting. Buktinya, walau porsinya lebih kecil, masih banyak orang kaya yang stunting," kata dia.
