Berita Foto: Tok! MK Resmi Hapus Presidential Threshold

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024.

Salah satu alasan penghapusan tersebut adalah karena ambang batas pencalonan presiden dinilai membatasi pilihan rakyat untuk memilih calon pemimpin. Sebab, dengan presidential threshold, tidak semua warga negara bisa mencalonkan diri. 

Selain itu, MK berpandangan, presidential threshold berpotensi melahirkan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang bisa membelah masyarakat, menciptakan polarisasi, dan mengancam kebhinekaan Indonesia. [ANTARA FOTO/Fauzan]

Baca Juga: Tahun 2029, Partai Politik Peserta Pemilu Boleh Usung Pasangan Capres-Cawapres Sendiri