Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Berbagai langkah konkret telah dan akan dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan damai, tertib, serta inklusif.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 diperkirakan mencapai lebih dari tujuh juta pemilih. Dari jumlah itu, ada sekitar 7.740 pemilih disabilitas yang tercatat pada Pilkada 2017, dengan partisipasi yang mencapai 77,84 persen pada putaran I dan II. Angka yang diharapkan akan terus meningkat pada Pilkada kali ini.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (11/11), menyatakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh menyukseskan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya juga telah rutin berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada.
“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan Pilkada di DKI Jakarta. Untuk itu, kami sudah memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama,” ujar Teguh kepada wartawan.
Ia juga menegaskan, pencegahan politik uang, antisipasi isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), dan memaksimalkan partisipasi pemilih. Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta giat melakukan sosialisasi Pilkada 2024 kepada Masyarakat. Pihaknya melibatkan berbagai elemen penting, seperti tokoh masyarakat, etnis, pemuda, dan pelajar.
Bakesbangpol juga memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu dengan memantau proses tahapan penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu.
“Tantangan yang dihadapi dalam Pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepedulian terhadap politik, dan keterbatasan akses informasi," tuturnya.
Netralitas ASN
Kemudian, Teguh berkomitmen pula untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya, akan digelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta pada 14 November 2024.
Baca Juga: Golkar DKI Gelar Konsolidasi, Minta Kader Bagikan Spanduk hingga Kaos RK-Suswono ke Tetangga
“Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada adalah netralitas ASN. Kami sudah tegaskan dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN," ucapnya.
