KPU Angkat Bicara soal Putusan MK terkait Pencalonan Kepala Daerah

Suara.com - Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) memberikan pernyataan saat konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan ada empat poin sikap, yang pertama yaitu mengkaji lebih detail lewat salinan putusan MK untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional usai putusan MK.

Kedua adalah berkonsultasi denga DPR dan Pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait putusan MK. Sikap yang ketiga, KPU akan melakukan sosialisasi ke partai politik terkait dengan adanya putusan MK.

Kemudian yang terakhir atau poin empat, pihak KPU akan menindaklanjuti segala sesuatunya menyusul adanya putusan MK tersebut. 

Baca Juga: RK Sebut Hasil Survei Bukan Takdir: Saat Pilwakot Bandung Survei Saya 6%, Hari Pencoblosan Suara 45%

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan terkait pencalonan pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 disebutkan bahwa pencalonan kepala daerah tidak lagi berlaku 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD. [Suara.com/Alfian Winanto]