Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah

Bernard Chaniago Suara.Com
Senin, 05 Februari 2018 | 19:30 WIB
  • Masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah.
    Masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah.
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
  • Dari kiri ke kanan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Plt Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristek Dikti M Nasir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2)
    Dari kiri ke kanan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Plt Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristek Dikti M Nasir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (kanan) sebelum mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (kanan) sebelum mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
  • Masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah.
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
  • Dari kiri ke kanan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Plt Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristek Dikti M Nasir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (kanan) sebelum mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2). Presiden meminta masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan syariah dalam dan luar negeri, serta penguatan badan wakaf mikro seperti di lingkungan pesantren. [ANTARA/Puspa Perwitasari]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI