Pansus KPK Panggil Pakar Hukum Tata Negara

Bernard Chaniago Suara.Com
Senin, 03 Juli 2017 | 15:43 WIB
  • Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra.
    Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra.
  • Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
    Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
  • Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
    Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
  • Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
    Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
  • Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra.
  • Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
  • Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
  • Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat internal tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7). Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK berencana akan bertandang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki laporan keuangan KPK serta memanggil sejumlah pakar hukum tata negara untuk dimintai pendapat terkait posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan. Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI