Aksi Hari Nelayan Nasional

Bernard Chaniago Suara.Com
Kamis, 06 April 2017 | 13:25 WIB
  • Menuntut kepada Pemerintah untuk memberi kepastian perlindungan hukum.
    Menuntut kepada Pemerintah untuk memberi kepastian perlindungan hukum.
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
    Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
    Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
    Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
    Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Menuntut kepada Pemerintah untuk memberi kepastian perlindungan hukum.
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
  • Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Puluhan aktivis nelayan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (6/4). Dalam aksi yang juga bertepatan dengan Hari Nelayan Nasional tersebut, mereka menuntut kepada Pemerintah untuk memberi kepastian perlindungan hukum kepada nelayan tradisional, mengakui identitas nelayan perempuan tanpa domestifikasi, melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dari kepentingan investasi, serta mengimplementasikan mandat Undang-Undang No.7 Tahun 2016. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI