Meski Diancam, Ferry Irwandi Punya Alasan Kuat Tetap Tolak UU TNI

"Gue nggak masalah dengan militer, ketika mereka ada di tempatnya. Memang di situ lah militer seharusnya berada," jelas Ferry Irwandi.

Ferry Irwandi berkaca pada penilaian positif terhadap kinerja TNI sejak era Reformasi, di mana mereka tidak dilibatkan lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan sipil.

"Itu lah mengapa tingkat kepercayaan publik ke militer itu tinggi. Mereka selama bertahun-tahun, apalagi setelah reformasi, itu menjalankan fungsinya dengan baik," terang Ferry Irwandi.

Tidak perlu berkaca ke sejarah kelam militer di era Orde Baru saja, Ferry Irwandi bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana kenapa mereka tidak semestinya diberi tempat di lembaga sipil.

"Bukan cuma soal pengalaman, sejarah dan lain sebagainya, kita pakai rasionalitas paling sederhana aja," kata Ferry Irwandi.

Pertama, Ferry Irwandi melihat militer tidak dididik untuk mengayomi masyarakat karena tugas mereka sebagai garda terdepan negara di medan perang.

"Militer itu tidak dididik atau dibentuk atau ditempa untuk memanusiakan manusia atau mengurus manusia. Mereka dididik untuk menghabisi manusia. Itu dalam konteks perang ya. Tentu itu sangat tidak masuk kalau kita bicara pada konteks struktur bermasyarakat," jelas Ferry Irwandi.

Kedua, Ferry Irwandi menyebut militer tidak cocok ditempatkan dalam sistem pemerintahan yang menganut gaya demokrasi seperti Indonesia.

"Militer tidak dilatih untuk bertanya. Tapi dilatih untuk tidak bertanya. Militer tidak dilatih untuk berdiskusi, militer dilatih untuk patuh," kata Ferry Irwandi.

Dengan kata lain, kepatuhan petinggi kementerian dari militer ke presiden seperti era Soeharto berpotensi timbul lagi kalau UU TNI disahkan.