Infografis
Suara.com - Konten kreator Ferry Irwandi belakangan jadi sorotan karena kritik kerasnya ke berbagai kebijakan pemerintah yang memang kontroversial.
Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru pun tak luput dari perhatian Ferry Irwandi.
Bahkan untuk yang satu ini, Ferry Irwandi sampai ikut turun ke salah satu titik demonstrasi untuk menentang revisi UU TNI di area sekitar Gedung DPR RI, Jakarta pada 20 Maret lalu.
Ferry Irwandi benar-benar memusatkan perhatian ke sana, hingga tidak punya waktu lagi untuk membuat konten baru di YouTube.
Video baru Ferry Irwandi di kanal YouTube pribadinya bahkan baru muncul pada Rabu (26/3/2025) kemarin, setelah dua pekan absen.
"Banyak sekali yang sedang saya lakukan dalam 1 sampai 2 minggu terakhir. Yang mana, sampai sekarang gue belum paham kenapa gue bisa berada di titik ini dan melakukan semua hal ini," jelas Ferry Irwandi di awal tayangan.
Ferry Irwandi melabeli video baru tersebut dengan judul Saya Baik-Baik Saja. Namun, Ferry malah menggambarkan situasi sebaliknya dalam apa yang ia sampaikan.
"Saya sedang lelah-lelahnya ya," aku Ferry Irwandi.
Ferry Irwandi menjelaskan kenapa dirinya sangat getol menyuarakan penolakan atas pengesahan UU TNI baru, yang di sisi lain memang kontroversial itu.
Baca Juga: Viral Isu Indonesia Jadi Negara Militer Diduga Jadi Penyebab Pekerja Kena PHK
"Gue bisa sangat kompromis dengan hal-hal lain gitu. Tapi untuk hal yang ini, udah ideologis nih. Udah bener-bener sesuatu yang nggak bisa gue tawar," papar Ferry Irwandi.
Di media sosial, Ferry Irwandi menyertakan penjelasan detail yang dilengkapi data untuk menguatkan argumennya tentang kenapa UU TNI baru harus dibatalkan.
Hal itu membuat konten kritik Ferry Irwandi terhadap pengesahan UU TNI jadi salah satu yang paling mencuri perhatian. "Postingan gue di Instagram jadi postingan dengan engagement tertinggi dengan reach terluas," jelas Ferry.
Ternyata, bukan pengguna media sosial saja yang menaruh perhatian lebih ke postingan Ferry Irwandi soal kenapa UU TNI baru tidak perlu disahkan.
Melainkan ada juga pihak-pihak yang tergganggu dengan penjelasan detail dalam kritik Ferry Irwandi terhadap UU TNI baru. "Akhirnya, dari situ mulai di-notice," beber Ferry, tanpa menyebutkan pihak mana yang ikut menyorotinya.
Hidup Ferry Irwandi berubah sejak kritik ke UU TNI baru disorot mereka yang diduga berkepentingan. Berhari-hari, Ferry menghadapi ragam situasi yang tidak menyenangkan.
"Dari situ lah, kehidupan gue berhari-hari mulai berubah. Ada beberapa kondisi yang harus gue hadapi, termasuk adanya upaya pembunuhan karakter yang sempat gue jelaskan di Instagram atau di Twitter," kisah Ferry Irwandi.
Bahkan, Ferry Irwandi sempat menyinggung sesuatu bersifat ancaman yang diduga ditujukan ke orang-orang terdekatnya imbas kritik tersebut.
"Ada banyak hal, yang perlu gue lakukan tanpa perlu spotlight media sosial, tanpa perlu posting segala macem. Yang mana kalau tidak gue lakukan saat itu juga, mungkin nyawa seseorang yang terancam. Jadi butuh tindakan cepat, energi yang banyak dan fokus yang konkret," beber Ferry Irwandi.
Untungnya, Ferry Irwandi juga punya banyak relasi yang bisa membantunya menghadapi masa-masa sulit imbas penyampaian sikap kontranya terhadap UU TNI baru.
"Ada teman-teman baik yang memberi tahu gue sesuatu, memberi gue informasi tentang sesuatu yang harus gue waspadai," terang Ferry Irwandi.
Ferry Irwandi sendiri sudah memutuskan untuk berhenti menyuarakan berbagai kritik tertulis lewat media sosial, dengan menutup akun X pribadinya.
Bukan karena takut dengan ancaman pembunuhan karakter, Ferry Irwandi merasa lebih bisa berpikir jernih kalau tidak mengikuti dinamika lini masa platform tersebut.
Ferry Irwandi juga memastikan akan tetap memperjuangkan keyakinannya dalam menentang kebijakan kontroversial pemerintah lewat cara lain.
"Tidak ada yang gue sesali dari dampak bersuara atas ini," tegas Ferry Irwandi.
Sebagai informasi, pengesahan UU TNI baru memicu kontroversi di kalangan masyarakat lewat 3 revisi pasal yang termuat di dalamnya.
Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 3 tentang Kedudukan TNI dalam Struktur Pemerintahan, Pasal 47 tentang Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil, dan Pasal 53 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI.
Penerapan revisi Pasal 3 dan Pasal 47 UU TNI dikhawatirkan bakal menimbulkan lagi kebijakan dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.
Selain itu, revisi Pasal 47 UU TNI juga disebut dapat mengacaukan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat perubahan ketentuan dalam pasal memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil sampai di 15 kementerian atau lembaga non militer.
Ada juga Pasal 53 RUU TNI yang menjadi perhatian, karena mengatur perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Perubahan kebijakan menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas di usia lanjut.
Di luar pasal-pasal yang dipermasalahkan, isu transparansi juga menyertai pengesahan UU TNI baru karena rapat pembahasannya digelar tertutup.
