Singgung Revisi UU TNI, Awkarin Diserang Gegara Dukung Prabowo Saat Pilpres 2024

Jum'at, 21 Maret 2025 | 09:55 WIB
Singgung Revisi UU TNI, Awkarin Diserang Gegara Dukung Prabowo Saat Pilpres 2024
Awkarin dan ayahnya (Instagram/@narinkovilda)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Gue ini masih warga negara Indonesia, gue punya suara juga. Itulah pentingnya demokrasi," pungkasnya.

Namun, pembelaan Awkarin tetap tidak dapat diterima warganet yang terlanjur kontra dengan pemerintah. Menurut mereka, menganalogikan memilih Presiden dengan memilih kekasih itu jauh berbeda.

"Nyamain milih Presiden sama kayak milih pacar? Yang bener aja bang, biset deh. Aneh-aneh aja lu punya pemikiran oon kayak gitu," sindir warganet kepada Awkarin.

"Pacaran ngaruhnya cuma kedua orang, paling jauh kalo toxic ya keluarganya, pertemanan, lingkungan sekitar. Ini ngaruhnya satu negara, c*k! Kukira Karin Novilda udah waras sejak banyak aktif di kegiatan sosial, tertanya tetap Awkarin," cibir warganet lainnya.

"Yaelah Rin, Rin, lo milih laki aja nggak bener terus," ejek warganet yang lain.

Aksi Kamisan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU TNI. [Suara.com/ M.Aribowo]
Aksi Kamisan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU TNI. [Suara.com/ M.Aribowo]

Alasan revisi UU TNI kontroversial

Revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan anggota DPR dan menteri pada Kamis (20/3/2025) menuai kontroversi lantaran dikhawatirkan dapat membangkitkan lagi masa Orde Baru yang sudah lama terkubur.

Publik takut revisi UU TNI akan membuka kesempatan bagi prajurit militer untuk mengintervensi ranah sipil. Hal ini pernah terjadi pada masa kelam sekitar 32 tahun yang lalu ketika Dwifungsi ABRI berlaku.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus, menyampaikan bahwa disahkannya revisi UU TNI dapat memperluas cakupan pelaksanaan operasi militer, tidak terbatas pada perang.

Baca Juga: Pengamat Curiga Prabowo Bakal Bagi-bagi Jabatan Sipil usai RUU TNI Disahkan DPR: Ini Baru Permulaan

Dimas juga berpendapat bahwa pengesahan UU 2004 nomor 34 itu berpotensi mengembalikan kejadian TNI yang kerap terlibat dalam bentrokan, kekerasan, hingga pelanggaran HAM saat mengamankan aset digital dan proyek strategis nasional.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI