Infografis
Suara.com - Rizki Natakusumah suami Beby Tsabina kembali disorot dalam Raker Pembicaraan Tingkat I RUU TNI pada Selasa (18/3/2025).
Meski ramai dikritik karena keikutsertaannya dalam rapat terutup Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont beberapa waktu lalu, Rizki agaknya tak terpengaruh.
Delapan fraksi menyatakan sepakat RUU TNI disahkan, termasuk Partai Demokrat yang diwakili Rizki.
Akun Instagram @fpd_dpr membagikan pernyataan Rizki Natakusumah mewakili Fraksi Partai Demokrat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Rizki, UU No. 34 tahun 2004 merupakan tonggak sejarah dan landasan utama dalam reformasi kelembagaan TNI pasca orde baru.
UU tersebut juga menegaskan pemisahan peran militer dan sipil, mengakhiri dwifungsi ABRI.
Namun karena dinamika geo politik, perkembangan politik, dan tantangan keamanan nasional telah berubah, maka revisi UU TNI menjadi sebuah kebutuhan.
Dengan revisi UU TNI, peran TNI tetap relevan seiring dengan perubahan zaman.
Baca Juga: Soal Revisi UU TNI, Mahfud MD: Hasilnya Lumayan, Tidak Jelek-jelek Amat
Kendati begitu, pembatasan tetap diperlukan agar kekhawatiran masyarakat terkait dwifungsi TNI tidak terbukti.
"Fraksi Pratai Demokrat berpandangan bahwa pembatasan pembidangan dalam penempatan prajurit aktif di instansi sipil sangat penting agar kekhawatiran masyarakat tidak terjadi," ujar Rizki Natakusumah.
Terkait penambahan jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki TNI menjadi 16, Fraksi Pratai Demokrat mengingatkan agar tetap adil.
"Fraksi Pratai Demokrat mengingatkan bahwa dalam proses implementasinya, pemerintah harus mampu memastikan berlakunya asas meritokrasi dalam proses penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga tersebut," tutur Rizki.
"Dan memastikan keadilan bagi profesional kalangan sipil untuk memiliki kesampatan yang sama dalam menduduki jabatan strategis," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fraksi Pratai Demokrat meminta pembatasan dan penentuan kriteria jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.
Penentuan kriteria yang dimaksud adalah harus sesuai dengan permintaan lembaga terkait serta masih berkaitan dengan aspek pertahanan.
Sedangkan untuk perpanjangan usia pensiun, Fraksi Pratai Demokrat meminta kriteria yang benar-benar jelas seperti keahlian yang sulit tergantikan.
Perpanjangan usia pensiun juga diharapkan tidak menghambat tentara muda dan tingkat menengah untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.
Kesimpulannya, Fraksi Pratai Demokrat memahami pentingnya memperbarui RUU TNI.
Hanya saja Fraksi Pratai Demokrat berharap revisi RUU TNI masih sejalan dengan demokrasi dan semangat reformasi.
"Dengan demikian, berdasarkan poin dan catatan di atas, Fraksi Pratai Demokrat dapat menyetujui RUU TNI untuk menjadi Undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya," tutup Rizki Natakusumah.
Menanggapi keberpihakan Rizki dan Partai Demokrat terhadap RUU TNI, warganet kembali menuliskan protes.
"Ntar kalo terjadi hal-hal paling buruk sama sipil di masa depan? Siap bertanggung jawab dunia akhirat?" tanya akun @dara_nat***.
"Lah berarti setuju tuh adanya penambahan di instansi/kementerian bagi prajurit aktif. Tapi urgensinya apa?" sahut akun @addictu***.
"Orang yang mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, tidak akan pernah memiliki harga diri di hadapan dunia," kata akun @incu_batman***.
Penolakan terhadap RUU TNI belakangan ini ramai disuarakan warganet maupun figur publik di media sosial.
Salah satunya komika Bintang Emon yang mengajak followers-nya untuk menolak Revisi UU TNI.
"Terus perjuangkan sebelum digital dibatasi dan senapan menghiasi," tulis Bintang pada 16 Maret 2025.
Postingan Bintang disertai lagu Sukatani yang berjudul "Gelap Gempita" dan alasannya menolak RUU TNI.
"RUU TNI adalah sebuah kemunduran dari apa yang sudah dibangun," terang Bintang Emon.
"Karena kalau sampai mengurusi jabatan sipil, maka intimidasi bukanlah hal yang tidak mungkin," sambungnya.
Dari kacamata Bintang Emon, TNI seharusnya fokus pada tugasnya di bidang pertahanan.
"Pisau hanya cocok untuk menyobek, memotong dan menusuk, jangan paksa pisau menjadi pengganti sendok ataupun penggangti pulpen. Ga efektif dan hanya bikin terluka," tegas Bintang.
"Saya Bintang Emon mengajak untuk menolak RUU TNI," tandasnya.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
