Tolak RUU TNI, Fedi Nuril Bagikan Naskah Akademik Berisi TNI Dapat Mengisi Kementerian

Senin, 17 Maret 2025 | 17:23 WIB
Tolak RUU TNI, Fedi Nuril Bagikan Naskah Akademik Berisi TNI Dapat Mengisi Kementerian
Fedi Nuril saat berkunjung ke kantor Suara.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024). [Suara.com/Tiara Rosiana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Aktor Fedi Nuril kembali menyuarakan penolakannya atas Rancangan Undang-Undang TNI, atau RUU TNI, yang belakangan dibahas di rapat panitia kerja (panja) Komisi I DPR RI pada Jumat dan Sabtu (14-15/3/2025) di hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan.

Kali ini, pemain film '5cm' itu sampai menunjukkan draf akademik RUU TNI melalui cuitan di akun X-nya pada Minggu (16/3/2025). Ia juga sampai menggarisbawahi ketentuan yang menjadi alasan penolakannya itu.

Aksi Masyarakat Sipil yang mendatangi rapat revisi RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. (Twitter)
Aksi Masyarakat Sipil yang mendatangi rapat revisi RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. (Twitter)

Cuitan Fedi Nuril itu bermula dari postingan Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, tentang data tingkat kepercayaan publik terhadap TNI.

"Kalau dikeluarkan data-data survei, termasuk survei dari lembaga milik profesor yang beberapa hari belakangan lumayan rajin menyudutkan TNI, akan terlihat TNI ada institusi yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi. Teman-teman yang pernah capture hasilnya boleh taro di komentar," tulis Hasan Nasbi.

Fedi Nuril pun menjelaskan lebih detail alasan dirinya berada di barisan orang-orang yang menolak keras RUU TNI.

"Melihat naskah akademik RUU TNI, terutama di bagian yang saya highlight. Itu alasan saya menolak RUU TNI, bang," cuitnya, dikutip pada Senin (17/3/2025).

Menurut Fedi Nuril, ketentuan yang diblok oleh dirinya mengandung maksud prajurit aktif TNI dapat menjabat di kementerian atau lembaga lain secraa tidak terbatas.

"Itu berarti jumlah prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain bisa tak terbatas. Itulah dwifungsi ABRI!" pungkasnya.

Dalam naskah akademik tersebut, bagian yang diblok oleh Fedi Nuril membahas tentang prajurit aktif TNI yang dapat diperbantukan ke sejumlah bidang pemerintahan atas kebijakan Presiden.

Baca Juga: Cerita Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Dirut PFN, Bukan Ditelepon Prabowo Subianto

"Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara berwenang menempatkan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain yang memerlukan guna melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal," bunyi bagian yang digarisbawahi Fedi Nuril.

Fedi Nuril juga menanggapi hasil survei yang diposting oleh Hasan Nasbi. Tetapi, data tersebut dengan permasalahan yang tengah dibahas di masyarakat tidak memiliki kolerasi apapun.

Pemain film 'Bila Esok Ibu Tiada' itu juga menyinggung ketakutannya tentang masa sekarang berubah menjadi seperti Orde Baru.

"Kalau hasil survei menunjukkan TNI mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi berdasarkan Pasal 7 UU No. 34/2004 tentang TNI, saya tidak membantah," aku Fedi Nuril.

Laki-laki 42 tahun itu menambahkan, "Tapi, TNI aktif menduduki jabatan sipil yang berpotensi tak terbatas, itu beda urusan. Presiden kita lulusan orba, Bang."

Fedi Nuril Takut Kembali ke Orde Baru

Sebelumnya, Fedi Nuril sempat mengungkapkan ketakutannya atas kembalinya masa sekarang ke masa sebelum 1998. Ketakutannya itu didasari pada cara Presiden Prabowo Subianto merespons kritikan rakyat.

"Rasa takut saya akan kembali ke zaman Orba tidak dibuat-buat, Bang," tegas Fedi Nuril tersebut pada Jumat (14/3/2025) membalas cuitan politisi Partai Demokrat Andi Arief.

Fedi Nuril menambahkan, "Akademisi mengkritik Prabowo tentang kabinet besar dibalas 'ndasmu'. Sekarang yang mengkritik Revisi UU TNI, oleh KSAD dibilang 'otak kampungan'."

Aktor 42 tahun itu juga menunjukkan bukti berupa potongan tangkapan layar berisi kritikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah tentang 'kabinet gemuk' di masa kini.

"Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata. Ketika membuat lembaga baru, sejarusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah kordinasi, jelas ini kemunduran (reformasi birokrasi). Yang bisa dijadikan satu malah dipecah," kata Lina, yang menyebut Kabinet Merah Putih sebagai 'kabinet balas jasa'.

Lalu, ada pula tangakapan layar sebuah cuitan berita berjudul "KSAD Sentil Penggiring Isu Kembalinya Dwifungsi ABRI: Otak Kampungan".

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan," ujar Maruli Simanjuntak.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI