Tolak RUU TNI, Fedi Nuril Bagikan Naskah Akademik Berisi TNI Dapat Mengisi Kementerian

Senin, 17 Maret 2025 | 17:23 WIB
Tolak RUU TNI, Fedi Nuril Bagikan Naskah Akademik Berisi TNI Dapat Mengisi Kementerian
Fedi Nuril saat berkunjung ke kantor Suara.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024). [Suara.com/Tiara Rosiana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Fedi Nuril juga menanggapi hasil survei yang diposting oleh Hasan Nasbi. Tetapi, data tersebut dengan permasalahan yang tengah dibahas di masyarakat tidak memiliki kolerasi apapun.

Pemain film 'Bila Esok Ibu Tiada' itu juga menyinggung ketakutannya tentang masa sekarang berubah menjadi seperti Orde Baru.

"Kalau hasil survei menunjukkan TNI mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi berdasarkan Pasal 7 UU No. 34/2004 tentang TNI, saya tidak membantah," aku Fedi Nuril.

Laki-laki 42 tahun itu menambahkan, "Tapi, TNI aktif menduduki jabatan sipil yang berpotensi tak terbatas, itu beda urusan. Presiden kita lulusan orba, Bang."

Fedi Nuril Takut Kembali ke Orde Baru

Sebelumnya, Fedi Nuril sempat mengungkapkan ketakutannya atas kembalinya masa sekarang ke masa sebelum 1998. Ketakutannya itu didasari pada cara Presiden Prabowo Subianto merespons kritikan rakyat.

"Rasa takut saya akan kembali ke zaman Orba tidak dibuat-buat, Bang," tegas Fedi Nuril tersebut pada Jumat (14/3/2025) membalas cuitan politisi Partai Demokrat Andi Arief.

Fedi Nuril menambahkan, "Akademisi mengkritik Prabowo tentang kabinet besar dibalas 'ndasmu'. Sekarang yang mengkritik Revisi UU TNI, oleh KSAD dibilang 'otak kampungan'."

Aktor 42 tahun itu juga menunjukkan bukti berupa potongan tangkapan layar berisi kritikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah tentang 'kabinet gemuk' di masa kini.

Baca Juga: Cerita Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Dirut PFN, Bukan Ditelepon Prabowo Subianto

"Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata. Ketika membuat lembaga baru, sejarusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah kordinasi, jelas ini kemunduran (reformasi birokrasi). Yang bisa dijadikan satu malah dipecah," kata Lina, yang menyebut Kabinet Merah Putih sebagai 'kabinet balas jasa'.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI