Infografis
"Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun," tegasnya.
Menurut mantan mentalis itu, aksi yang dilakukan koalisi sipil mengarah pada
anarkisme yang mengancam proses demokrasi.
"Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Namun yang terjadi kemarin adalah bukan sebuah kritik atau masukan yang membangun tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum," tegurnya.
Deddy Corbuzier menambahkan, "Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi."
Aksi protes para koalisi sipil sebenarnya didasari kekhawatiran masyarakat mengenai pengesahan RUU TNI yang membahas soal dwifungsi ABRI. Publik khawatir sektor sipil justru akan diambil alih oleh angkatan bersenjata.
Mengenai hal itu, Deddy Coburzier juga menjelaskan bahwa panja RUU TNI sama sekali tidak membahas dwifungsi ABRI.
"Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah berkali-kali menegaskan bahwa Dwifungsi TNI sudah dikubur sejak dulu, arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada," kata Deddy Corbuzier.
Namun, pernyataan Deddy Corbuzier tersebut malah dicibir oleh warganet. Publik menganggap rapat panja yang dilakukan secara tertutup oleh pemerintah lebih salah.
"Kata-kata lucu 'rapat tertutup diganggu'. Halo, itu rapat tertutup aja udah ganggu demokrasi," ujar seorang warganet.
Baca Juga: Anggy Umbara Merasa Belum Siap Pimpin PFN, Sebut Penunjukan Ifan Seventeen Zonk
"Rakyat yang mana? Apa ada polling-nya? Kok nggak ada konsolidasi ke rakyat seperti Pemilu door to door nyari aspirasi? Maaf, saya cuma rakyat jelata yang kadang bertanya-tanya apa keputusan untuk rakyat tapi nggak pernag tahu kapan rakyat dimintai pendapatnya," imbuh warganet lain.
