Infografis
Sebagai informasi, RUU TNI menuai penolakan dari berbagai kalangan termasuk para figur publik karena wacana dwifungsi.
Gampangnya, para TNI bisa menduduki jabatan sipil tanpa perlu meninggalkan jabatannya di militer.
Padahal sebagai contoh, Agus Harimurti Yudhonoyo (AHY) mundur dari TNI demi maju di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Kala mengundurkan diri, pangkat AHY adalah Mayor.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun ikut menolak Revisi RUU TNI.
Mereka menilai RUU TNI mengkhianati amanat reformasi, membahayakan demokrasi dan negara hukum, serta mengancam HAM.
Poin-poin yang ditolak YLBHI dalam RUU TNI antara lain perpanjangan masa pensiun dan penempatan perwira aktif di jabatan sipil, serta perluasan jabatan sipil untuk perwira TNI di berbagai kementerian dan lembaga negara.
Selain itu, YLBHI menolak pemberian peran kepada militer dalam politik keamanan negara dan kemungkinan pelaksanaan operasi militer tanpa persetujuan DPR.
Penolakan terhadap RUU TNI dimulai dari Andrie Yunus dan kawan-kawan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengintervensi Rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
Baca Juga: Pesona Beby Tsabina Dampingi Suami di Pelantikan, Mertuanya Jadi Wakil Gubernur Banten
Mereka mencurigai rapat yang digelar tertutup, dikebut, bahkan digelar saat akhir pekan, dan berlokasi di hotel tersebut.
