Infografis
Suara.com - Polemik revisi rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) belum habis. Bahkan isu ini semakin panas diperbincangkan.
Situasi memanas setelah Deddy Corbuzier selaku Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI malah melayangkan kritik ke para pendemo rapat revisi RUU TNI.
Lewat sebuah video di Instagram, Deddy Corbuzier terang-terangan menyebut para pendemo sebagai pengganggu jalannya rapat.
"Kemarin, Rapat Panja revisi Rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi, diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal," ujar Deddy Corbuzier, mengawali videonya.
"Dengan cara berteriak-teriak, dan berusaha menerobos masuk ruang rapat secara paksa," sambungnya lagi.
Deddy Corbuzier juga menyebut gangguan para pendemo bersifat anarkis dan tidak dapat dikategorikan sebagai kritik.
"Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan anarkis," kata Deddy Corbuzier.
"Kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari mana pun. Namun, yang terjadi kemarin bukan lah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun. Tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum, yang mengancam sebuah proses demokrasi," lanjut sang presenter.
Rapat revisi RUU TNI adalah agenda resmi pemerintah, dan dikawal langsung oleh anggota DPR RI guna memastikan keputusan yang diambil mewakili suara rakyat, setidaknya menurut Deddy Corbuzier.
Baca Juga: Terus Layangkan Kritikan Tajam, Fedi Nuril: Revisi UU TNI Tak Masuk Prolegnas
"Rapat kemarin itu resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas Dwifungsi TNI. Rapat kemarin juga dihadiri seluruh fraksi DPR lengkap, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah suara rakyat," papar Deddy Corbuzier.
