Infografis
Suara.com - Pandji Pragiwaksono turut mengomentari perihal RUU TNI yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
Berawal dari cuitan akun X @MartoArt yang meminta Pandji Pragiwaksono mengundang Ketua Panja RUU TNI Komisi I DPR RI, Utut Adanto menjadi bintang tamu podcastnya.
"Pandji, ajak tuh Utut Sekak, sembari ngobrolin #tolakruutni," cuitan akun X tersebut, Sabtu (15/3/2025).
Kali ini Pandji Pragiwaksono tak menanggapi cuitan akun X mengenai RUU TNI tersebut dengan serius.
Pandji Pragiwaksono hanya mengatakan dirinya mengenal 3 nama dari daftar anggota Panja RUU TNI yang diunggah akun X tersebut.
Namun, komedian 45 tahun itu salah fokus dengan satu nama dalam daftar anggota Panja RUU TNI, yakni H Oleh Soleh dari fraksi PKB.
Sebab, nama anggota Panja RUU TNI fraksi PKB tersebut mirip dengan rekannya sesama komedian, Soleh Solihun.
"Gue kenal 3 nama di daftar ini. Walaupun yang paling menarik perhatian adalah "H Oleh Soleh SH"," cuitan Pandji Pragiwaksono, Minggu (16/3/2025).
Warganet lantas menduga H Oleh Soleh yang membuat Pandji Pragiwaksono salfok adalah nama asli komedian Soleh Solihun.
Baca Juga: Lampu Hijau, Venna Melinda Lebih Pilih Fuji Ketimbang Natasha Wilona
"Haji Oleh Soleh Soli Hun," kata @welldo**.
"Ternyata nama panjang bang Soleh Solhun," kata @hanif***.
"Tebak nama adiknya, dari Soleh, untuk Soleh, oleh Soleh," kata @joel***.
Sebagai informasi tambahan, diberitakan sebelumnya, RUU TNI ini menjadi kontroversi karena diadakan secara tertutup dan di luar gedung DPR.
Sebab, rapat RUU TNI yang diadakan oleh Komisi I DPR RI bersama perwakilan pemerintah berlangsung pada 14-15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta.
Sedangkan, revisi RUU TNI ini mencakup beberapa pasal yang dianggap kontroversial, seperti penambahan jumlah jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit aktif, perluasan tugas OMSP, dan perubahan usia pensiun prajurit.
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi protes di Hotel Fairmont pada tanggal 15 Maret 2025, menuntut agar proses revisi RUU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi yang transparan dan partisipatif.
