Infografis
![Unggahan Patub, gitaris Letto soal revisi Undang-Undang TNI. [X]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/16/27891-unggahan-patub-gitaris-letto.jpg)
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik langkah Komisi I DPR RI dan pemerintah yang mengadakan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).
Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Pemerintah Indonesia seakan tidak memiliki rasa malu dan hanya berpura-pura peduli di tengah upaya efisiensi anggaran, serta mendorong penghematan belanja negara, bahkan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan," ujar Wakil Koordinator KontraS, Andri Yunus, yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil.
Menurut mereka, penyelenggaraan rapat di hotel mewah ini berpotensi menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.
Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pemborosan dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan serta demokrasi.
"Bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimmick, omong kosong belaka, dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat," tegas Andri.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengecam pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup.
"Kami juga mengecam keras pelaksanaan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam di hotel mewah karena minim transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik," ujar Andri.
Ia juga menyoroti pelaksanaan rapat yang dilakukan pada akhir pekan dan dalam waktu yang singkat menjelang akhir masa reses DPR. Oleh karena itu, mereka mendesak agar pembahasan ini segera dihentikan.
Baca Juga: RUU TNI: Ada 3 Tugas Rahasia Ditambahkan ke Operasi Militer Selain Perang, Apa Saja?
"Pemerintah dan DPR harus berhenti terus membohongi dan menyakiti rasa keadilan rakyat Indonesia," tegasnya.
