Infografis
Suara.com - Firdaus Oiwobo kembali membahas aset miliknya berupa gunung serta tanah warisan peninggalan keluarga. Pengacara 48 tahun tersebut mengaku punya harta lebih dari Rp500 triliun yang diwariskan dari kakek buyutnya di Bima, Nusa Tenggara Barat.
"Kampung saya di Bima, daratannya itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan, dan lain-lain. Ini menurut pernyataan ahli geologi. Satu kecamatan saja, nilai tanahnya Rp590 triliun, itu kalau emas. Kalau uranium, dikali seribu," kata Firdaus Oiwobo saat ditemui di gedung Mahkamah Agung, Gambir, Jakarta Pusat.
"Semua tanah-tanah di Sumbawa itu atas nama Sultan Bima. Wilayah kesultanan Bima yang dipimpin oleh kakek buyut saya, yang kesultanan Bima," ucapnya menyambung.
Saking banyaknya, Firdaus Oiwobo mengklaim harta yang dia dan keluarga miliki bisa digunakan untuk menghidupi masyarakat satu dunia selama seribu tahun.
"Jadi Rp500 ribu triliun dikali seribu. Itu bisa menghidupkan masyarakat dunia ini, di bumi ini, selama seribu tahun, kalau semua kecamatan itu diambil hasil buminya. Itu saking kayanya Bima," ujar Firdaus.
Pengacara Razman Arif Nasution tersebut juga membandingkan jumlah asetnya dengan kekayaan rivalnya, Hotman Paris. Menurut Firdaus, harta yang dimiliki Hotman sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya.
Dia bahkan mencibir Hotman Paris hanya seorang spesialis sawah sepetak.
"Hotman itu cuma sawah sepetak doang. Tanah aja kalah sama saya, apalagi gunung. Tidak ada apa-apanya. Hotman itu cuma punya ruko beberapa biji. Sama berlian yang dia pamerin, sama Lamborghini," ungkapnya.
Baca Juga: Karier Terancam Tamat, Beda Saran Profesi Baru Razman dan Firdaus Oiwobo dari Hotman Paris
"Kalau saya kan gunung, bagaimana? Mau disamakan sama saya? Tidak ada apa-apanya. Dia cuma sawah sepetak doang. Dan dia memang spesialis sawah sepetak, tidak bisa melawan saya," kata dia lagi.
Sebagaimana diketahui, Firdaus Oiwobo menjadi sorotan usai aksinya naik ke atas meja dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Hotman Paris vs Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari lalu.
