Infografis
Suara.com - Putra Nababan mengutarakan ekspresi keberatan terhadap pemutusan kerja sejumlah karyawan kontributor TVRI dan RRI akibat efisiensi APBN.
Dalam rapat DPR RI Komisi VII pada Rabu (12/2/2025), Putra Nababan menceritakan pengalaman pemutusan kerja ketika krisis moneter pada 1998.
Pada saat itu, ungkap Putra Nababan, pemutusan kerja menyasar petinggi perusahaan alih-alih karyawan. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat berlangsung tepat guna.
"Di tahun 98, saya ingat sekali waktu itu saya jadi managing editor, ketika krisis moneter, kami dari redaksi dan direksi itu mengatakan begini 'lebih baik dipotong dari atas'," kata Putra Nababan.
Berbeda dari 1998, TVRI dan RRI kini malah menyasar karyawan dengan jabatan rendah untuk efisiensi anggaran. Putra Nababan menilai, kebijakan itu justru tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.
"Kalau dari pimpinan, pasti yang dipotong bisa banyak hal. Tapi, kalau dipotongnya dari bawah, itu apanya yang mau dipotong?" sambung Putra Nababan.
Menurut Putra Nababan, karyawan kontributor TVRI dan RRI bekerja dengan penuh resiko di lapangan. Di samping tidak tepat guna, pemutusan karyawan kontributor juga terkesan tidak manusiawi.
"Kerja teman-teman kontributor koresponden itu militan dan tanpa asuransi. Saya tahu persis," tutur Putra Nababan, ditilik dari akun @putranababan74 pada Jumat (14/2/2025).
Oleh karena itu, Putra Nababan berharap Komisi VII dan TVRI serta RRI bersepakat untuk menarik keputusan memutus kerja karyawan kontributor.
Baca Juga: Blokir Anggaran Dikurangi, RRI Batal PHK Pegawai dan Kontributor
"Saya minta izin sama pimpinan untuk menegaskan bahwa program prioritas dari 3 lembaga mitra kita ini adalah mengutamakan tidak mem-PHK karyawan dalam bentuk apapun," pungkas Putra Nababan.
