Uya Kuya Rapat dengan BPOM, Masih Ada yang Curiga Berpihak ke Owner Skincare

Suara.com - Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang huru-hara skincare di Tanah Air di DPR RI, Rabu (6/2/2025). Uya Kuya sebagai salah satu anggota komisi tersebut berkesempatan bertanya pada Kepala BPOM Taruna Ikrar.

"Bagaimana langkah strategis BPOM untuk mengatasi huru-hara skincare ini?" kata Uya bertanya.

Gaduh skincare membuat Uya khawatir memakai produk lokal. Ini karena banyak skincare overclaom dan berbahaya. Akhirnya, Uya memilih produk dari luar negeri.

"Saya pribadi jadi ragu-ragu kalau pakai skincare lokal, terus terang jadi bingung, ada yang katanya berbahaya tapi dengar dari sini baik, dari ini jelek, overclaim, jadi saya terpaksa emang beberapa bulan ini jadi pakai skincare dari luar negeri," ujar Uya Kuya.

Uya juga yakin kekhawatirannya dirasakan masyarakat Indonesia, yaitu memilih produk luar negeri ketimbang buatan lokal. Kalau sudah begini, kata Uya, pabrik-pabrik skincare lokal bakal gulung tikar sehingga pasar dikuasai perusahaan asing.

"Kalau huru hara ini tidak diselesaikan BPOM yang dikhawatirkan justru industri-industri lokal atau produk-produk lokal kita yang akan mati dan pabrik-pabriknya juga mungkin akan mati, nanti justru yang akan mendapatkan manfaatnya adalah produk-produk luar, ujung-ujungnya pabrik-pabrik besar dari China yang nanti akan menguasai di Indonesia gitu," katanya menjelaskan.

Uya Kuya setuju jika BPOM saja yang berhak menentukan apakah produk skincare tertentu aman atau tidak untuk dipakai masyarakat. Menurut Uya, influencer yang mengulas produk skincare dibayar hingga ratusan juta sehingga penilaiannya tak akan objektif.

"Mereka (influencer) dari perusahaan diendorse Rp100 juta sampai Rp150 juta. Ini artinya mereka sudah diragukan lagi objektivitasnya," kata Uya.

Menjawab pertanyaan Uya, Taruna menjelaskan bahwa BPOM sudah secara tegas membuat aturan influencer mengulas produk skincare di hadapan publik. Ia mengimbau agar masyarakat membuat aduan ke BPOM tanpa membeberkan hasil ulasannya ke publik.

"Masyarakat tetap terlindungi dengan bisa menyampaikan segala sesuatu kalau berhubungan dengan produknya orang lain tidak boleh diumumkan di publik karena itu melanggar Peraturan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Jadi wajar kalau misal saling menuntut," kata dia.

Taruna juga menegaskan agar para influencer tak lagi mereview di depan publik apalagi dengan menunjukkan hasil laboratorium. BPOM menyarankan untuk langsung melaporkan pada mereka bukan membagikannya pada publik.

Dokter Detektif atau Doktif dan kuasa hukumnya, Haryadi Harding di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/2/2025) [Suara.com/Adiyoga Priyambodo]

Interaksi Uya dan Taruna ini memantik komentar netizen. Ada saja yang menilai Uya Kuya tak netral.

"Uya kuya: Dewan Perwakilan Owner," kata netizen.

Sementara yang lain menganggap Uya justru hendak melindungi masyarakat dari skincare berbahaya dengan meminta BPOM lebih bertindak tegas.

"Orang pinter ngerti kalo Bang Uya itu Netral dan tujuannya untuk menghindari adanya unsur-unsur pemerasan di balik huru-hara skincare. Kalo buzzer bakal bilang Bang uya memihak sambil bilang "terima kasih Doktif bla bla bla hahahhaha seragam semua komennya," komentar netizen.

"Ada uang di balik bakwan. Menyala Pak Uya bongkar mafia skincare yang berpura-pura mau menyelamatkan rakyat," ujar yang lain.

Diberitakan sebelumnya, huru-hara skincare terjadi karena perseteruan Dokter Detektif dengan sejumlah owner skincare, termasuk Shella Saukia.

Doktif dalam kontennya mengulas berbagai produk skincare dan beberapa di antaranya disebut mengandung bahan berbahaya. Ada juga yang dinilai overclaim.

Shella sendiri pernah melabrak Doktif saat mengulas produk lamanya yang sudah ditarik. Keduanya kini saling lapor.

Kontributor : Tinwarotul Fatonah