Infografis
Suara.com - Pemerintah lagi-lagi disorot imbas kebijakan kontroversial. Kali ini, giliran wacana pemotongan gaji pekerja tiap bulan sebesar 2,5 persen untuk kepentingan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai kritik.
Suara sumbang bukan cuma datang dari masyarakat biasa. Sejumlah publik figur pun ikut bereaksi tentang hal itu.
Setelah sebelumnya Soleh Solihun membuat hitung-hitungan kasar soal manfaat Tapera, kini giliran Kiky Saputri yang menyuarakan kritik. Lewat sebuah tulisan di akun X, Rabu (29/5/2024), Kiky membuat plesetan tentang kepanjangan Tapera.
“Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat atau Tabungan Penderitaan Rakyat?” kata Kiky Saputri.
Baca Juga: Nasib Pekerja Jakarta Gegara Tapera: UMP 2024 Naik 3,38 Persen, Dipotong Lagi 2,5 Persen
Namun, tulisan Kiky Saputri berbalas kritik terhadap dirinya sendiri. Publik mengaitkan pilihan politik Kiky dengan kebijakan kontroversial yang kini sudah diterbitkan.
“Kritik sosial lo nggak mutu, hipokrit,” tutur akun @cantguardjid di kolom komentar unggahan Kiky Saputri.
“Gajian buzzer belum turun ya? Makanya sarkas ke beliau?,” kata akun @ramaditya.
“Kak, nggak usah komen gini deh. Kan kamu yang soft selling keberlanjutan Pak Jokowi, jadi nggak usah sok-sok di pihak rakyat kalau ujung-ujungnya bela pemerintah,” ucap akun @adaminatkah.
Kiky Saputri sudah merespons kritik yang datang lewat tulisan lain dari akun X pribadinya. Ia heran kenapa para pendukung presiden terpilih tidak diperkenankan mengkritik kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Gegara Iuran Tapera, Serikat Pekerja jadi Curigai Pemerintah: Jangan-jangan Negara Lagi Defisit?
“Terus yang boleh mengkritisi cuma yang kalah? Gimana sih? Nggak ngerti,” tutur Kiky Saputri.
Kebijakan pemotongan gaji pekerja tiap bulan sebesar 2,5 persen untuk kepentingan Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Di Pilpres 2024, Kiky Saputri memang salah satu pendukung paslon Prabowo-Gibran. Paslon terpilih tersebut merupakan wujud keberlanjutan program pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
