"Apabila setelah terlaksananya pembangunan terdapat masalah seperti air tergenang karena drainase yang tidak berjalan dan lain-lain, maka pihak pertama, yaitu saya, bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua," kata Vicky Prasetyo.
Lewat penjelasan serta bukti yang dibawa, Vicky Prasetyo berharap bisa meminimalisir kegaduhan yang terjadi setelah isu penipuan dimunculkan pihak kontraktor.
"Jangan terlalu awal untuk menentukan gimana orang bisa dituduh seperti itu. Dalam buktinya saja tidak ada yang menyatakan ada termin pembayaran, dan lapangannya pun juga bermasalah," ucap Vicky Prasetyo.
Sebagaimana diberitakan, Vicky Prasetyo dilaporkan atas dugaan penipuan Rp1,8 miliar ke Polres Karawang pada 2 Maret 2024. Dalam laporan yang diajukan perwakilan pihak kontraktor, Vicky dikenakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.